5.000 Dapur MBG Diduga Fiktif

Jakarta(harianSIB.com)

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkap dugaan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif. Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistemnya verifikasi.

Hal itu diungkap Nurhadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin (15/9). Dalam rapat itu, Nurhadi mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.

"Seperti yang pernah saya laporkan ke Bapak bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif," kata Nurhadi, dikutip Jumat (19/9).

"Artinya, ternyata di lapangan seperti itu, dan itu belum masalah-masalah lagi yang lain seperti keracunan yang masih sering terjadi," sambungnya.

Terpisah, dalam keterangan tertulisnya, Nurhadi mengatakan temuan ini menandakan terdapat oknum yang mengetahui sistem BGN. Menurutnya, setelah oknum tersebut mengunci titik-titik, kemudian titik itu dijual kepada investor.

"Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya, ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor," paparnya.

Nurhadi menilai temuan tersebut tak bisa dipandang remeh. Sebab, dia mengatakan program MBG telah menyerap anggaran cukup besar.

"Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan," tegasnya.

"Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," lanjutnya.

Lebih lanjut Nurhadi menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. Nurhadi pun mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG, tapi sudah tercatat.

"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat 45 hari," ujarnya.

"Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen," sambung Nurhadi.

Selain itu, Nurhadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan. Menurutnya, jika terbukti ada penyimpangan, wajib ditindak tegas.

"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," ucap Nurhadi.

"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah," imbuh dia.

Bantah

Sementara itu, BGN memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur SPPG Program MBG yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.

Nanik membeberkan, sebelumnya proses pengajuan diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.

"Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur," kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).

Dari situ lalu banyak orang yang mendaftar, sehingga mendapatkan nomor ID untuk masuk ke portal. Dari portal itu akan muncul kunci yang ditetapkan sebagai titik dapur MBG. Nanik menyebut bahkan ada 100 ribu lebih yang mendaftar.

"Akhirnya banyak orang, nggak tahu daftar, nggak tahu orang yang gambling, nggak tahu orang yang akan menjual, yang penting mereka bisa masuk dulu. Itu yang terdaftar itu mungkin sekarang sudah 100 ribu lebih, padahal yang akan kita operasikan dapur itu hanya 30 ribu," ujarnya.

Nanik menegaskan, orang-orang yang mendaftar itu tidak semua akan membangun dapur. Ia mengungkap bisa saja nomor ID yang didapat kemudian dijual oleh oknum.

"Orang-orang itu sebetulnya belum tentu mereka bangun. Yang penting 24 jam mereka tongkrongin sistem itu, bahkan ada yang tengah malam masuk. Itu mereka cuma nyari nomor ID. Jadi nanti, kalau sudah masuk, dia akan dapat kunci. Nah, kunci inilah yang oleh oknum-oknum itu diperjualbelikan siapa yang mau bangun dapur," ujarnya.

"Sampai saat ini, yang disebut fiktif itu orang-orang yang gambling, yang daftar yang bisa masuk. Mungkin bisa siapa saja, bisa anak muda, orang yang nggak kerja, karena kan itu harus bersaing untuk dapat nomor ID," ujarnya.

"Jadi bukan fiktif. Kalau fiktif, kan sudah dikasih duit tapi nggak dibangun. Bahkan mungkin bukan 5.000 bisa lebih," lanjutnya.

Langkah selanjutnya, kini BGN menutup pendaftaran dapur MBG. Ia melakukan proses verifikasi dengan waktu yang ditentukan. Jika akun tidak memenuhi persyaratan, BGN akan otomatis menghapus akun-akun yang mendaftar.

"Karena sudah penuh sekarang, ini ditutup sama BGN. Kita verifikasi 14 ribu dulu di tahap awal, kita kasih waktu 45 atau 30 hari, bener nggak membangun dapur. Begitu nggak ada tanda-tanda, delete-delete," ujarnya.

"Prosesnya itu kan diterima dulu, nanti kita cek foto dan bangunan. Kalau belum kirim-kirim, langsung kita delete. Kalau sudah lengkap pun, sudah ada semua, itu pun melalui proses lagi. Kita sidak lagi, dilihat ke lapangan oleh kepala SPPT di kabupaten atau kota itu, bener nggak ini bangunan yang di foto itu, baru di situ diselidiki apa kurangnya. Itu dilaporkan lagi ke pusat masih ada yang kurang," lanjut Nanik.

Nanik mengatakan sampai proses terakhir itulah baru akan dialokasikan anggaran, sehingga tidak ada uang yang dialokasikan selama belum memenuhi tahap akhir.

"Sampai memenuhi semuanya, baru kita buka, kita kasih virtual account, baru bisa join sebagai mitra. Jadi korupsi itu nggak bisa karena uangnya kita kasih saat mitra sudah join, dan uangnya langsung dari Departemen (Kementerian) Keuangan," ujarnya.

Keracunan

Terpisah dilaporkan, Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal 569 siswa keracunan diduga setelah menyantap menu MBG. BGN menunggu hasil uji lab atas insiden ini.

"Kami masih fokus ke penanganan insiden keamanan tersebut, kami juga sedang menunggu hasil lab dari sampel dan spesimen," kata juru bicara BGN Redy Hendra kepada wartawan, Jumat (19/9).

Redy mengatakan pihaknya sudah mengevaluasi secara menyeluruh di lingkup internal. BGN memastikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait sudah menjalankan SOP dengan baik.

"Secara internal kami sudah lakukan evaluasi semua SOP, secara keseluruhan SPPG sudah melakukan SOP dengan baik. Kami masih menunggu hasil sebagai dasar untuk investigasi," ujarnya.

Sebelumnya, data 569 siswa keracunan MBG itu diungkap Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut. Jumlah ini terus mengalami peningkatan.

"Hingga saat ini, berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, ada 569 orang yang mengalami gejala keracunan," ujar Kadinkes Garut dr Leli Yuliani, dilansir detikJabar, Jumat (19/9).

Sebanyak 569 pelajar yang mengalami gejala keracunan ini berasal dari empat sekolah berbeda, yakni SMP dan SMA yang berada di bawah satu yayasan yang sama serta sebuah SD dan madrasah aliyah.

Lebih lanjut, Leli menjelaskan, dari jumlah tersebut, mayoritas mengalami gejala yang ringan dan dirawat di rumah masing-masing. Hanya ada sekitar 30 orang yang menjalani rawat inap di puskesmas.

"Yang menjalani rawat inap total ada 30 orang. 11 sudah kembali ke rumah, 19 lainnya masih menjalani perawatan," ucap Leli.

MINTA MAAF

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons munculnya kasus ratusan siswa di berbagai daerah diduga mengalami keracunan menu MBG. Dia menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN mengenai masalah tersebut.

"Pertama-tama, tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).

Pras mengatakan kasus keracunan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah. Dia meminta pihak terkait segera memberikan penanganan medis kepada siswa-siswa yang terdampak.

"Nah, namun demikian, tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami sudah berkoordinasi dengan BGN, termasuk pemerintah daerah, untuk yang pertama adalah memastikan bahwa yang terdampak mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya," ujarnya.

Lebih lanjut, Pras mengingatkan kasus-kasus keracunan tersebut jangan sampai terulang. "Kedua, tentu harus dilakukan upaya evaluasi, termasuk mitigasi, perbaikan, supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang lagi," katanya. (detikcom/c)