Mahasiswa Demo Peringati 1 Tahun Prabowo-Gibran di Jakpus, Bawa 8 Tuntutan

Jakarta(harianSIB.com)

Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka membawa delapan tuntutan yang disebut 'Asta Cita Rakyat'.

Pantauan di lokasi, Senin (20/10), massa dari BEM UI tiba sekitar pukul 15.11 WIB. Mereka tampak membawa sejumlah poster tuntutan terkait 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Letakkan Batu Pertama Pembangunan Dapur Gizi SPPG

Kepala Departemen Kajian BEM UI Dialo Hujanbiru mengatakan, mereka menggelar demonstrasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dia mengatakan, ada delapan tuntutan yang dibawa.

"Memang aksi hari ini mengangkat tajuk cukup 1 tahun, cukup 1 tahun penderitaan, cukup 1 tahun penindasan dan kami membawa Asta Cita Rakyat atau delapan tuntutan rakyat," kata Dialo di Jakpus.

Tuntutan pertama ialah menghentikan kriminalisasi dan membebaskan semua orang yang ditahan karena demonstrasi berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Mereka juga mendesak perbaikan sistem pada lembaga negara. "Dua, cabut komando teritorial TNI dan laksanakan reformasi Polri. Tiga, wujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat. Empat, wujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat," jelasnya.

Kelima, mereka mendesak reforma agraria sejati dan hadirkan ekososialisme yang berkelanjutan. Keenam, massa meminta pemerintah mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas.

"Tujuh, ciptakan kesehatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Delapan, cabut kebijakan antirakyat dan tegakkan hukum berkeadilan," ujarnya.

BEM UI juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

"Karena banyak adik-adik kita, anak-anak kita keracunan akibat manajemen badan gizi nasional yang tidak baik. Ketua BGN-nya sendiri bukan orang yang ahli. Strukturnya juga kami tidak melihat ada ahli gizi dan lain-lain, kita tidak kekurangan ahli gizi, berikan posisi-posisi tersebut ke orang-orang yang tepat," tegasnya.

Mereka juga menuntut janji 19 juta lapangan pekerjaan. Menurut dia, janji itu belum terwujud.

"Hingga sekarang yang ada malah magang doang, bukan lapangan pekerjaan itu sendiri yang diwujudkan," katanya.

Sebelum massa BEM UI tiba di lokasi, sejumlah mahasiswa lain juga telah melakukan demonstrasi lebih dulu. Massa juga sempat membakar spanduk dan sampah di depan barier polisi.

Polisi kemudian memadamkan api APAR. Massa kemudian melanjutkan dengan orasi.

Stabil

Sementara itu, Lembaga survei IndoStrategi merilis survei kinerja pemerintahan kabinet Prabowo-Gibran dalam setahun sejak dilantik 20 Oktober 2024. Hasilnya, kabinet Prabowo-Gibran mendapat skor rata-rata 3,07 dengan kategori sedang.

Adapun penilaian skor yang diberikan responden adalah 0,00-2,00 (kinerja buruk), 2,01-4,00 (kinerja sedang), dan 4,01-5,00 (kinerja baik).

Survei ini dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling. Total ada 424 responden yang tersebar di 34 provinsi yang dipilih berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan pendidikan minimal S1 dan memiliki pekerjaan tetap. Survei dilakukan dengan wawancara langsung.

"Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara nasional, bisa disimpulkan bahwa rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang dengan (3,07)," kata Direktur Riset Ali Noer Zaman dalam hasil rilis yang dilihat, Sabtu (18/10).

Ali mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif, seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). Ia menilai publik masih menantikan inovasi dam gebrakan di bidang lain.

"Seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3,00, 2,93, dan 2,65 atau kategori penilaian kinerja sedang," ujarnya.

Selain itu, Ali mengungkap adanya apresiasi publik terhadap keberanian pemerintah melakukan penggantian anggota kabinet serta tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat.

"Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan "17+8". Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3,16), Demokrasi dan Kebebasan (3,14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3,12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3,09), dan Stabilitas Harga Barang (3,00)," ujar Ali.

Survei ini juga merinci program unggulan pemerintah. Program dengan penilaian tertinggi yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan skor 3,42.

Program lain yang direspons baik yakni Sekolah Rakyat (3,13), Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69). Sementara program Makan Bergizi Gratis berada di urutan terbawah.

"Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu," ujar Ali.

"Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN," lanjutnya. (**)

Wali Kota Tanjungbalai Letakkan Batu Pertama Pembangunan Dapur Gizi SPPG

Komisi E DPRD Sumut dan Dinkes Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Baik, Kasus Laguboti Jadi Evaluasi

Korban Keracunan MBG di Toba Jadi 95 Orang

Tim Gerak Cepat dari Pemprov Terjun Atasi Kasus Keracunan MBG di Toba

Keracunan Massal Jadi Sorotan, Program “Gratis” MBG Dinilai Tanpa Perencanaan Matang

Terkait Puluhan Siswa SMPN 1 Laguboti Keracunan