Bos Lippo Buka Suara soal Sengketa Lahan 16 Ha yang Bikin Kesal JK

Sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," ujar Nusron di Jakarta dalam keterangan resmi, Minggu (9/11) lalu.

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Pertama, terdapat sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036.

Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

DPRD Madina Bawa Sengketa Lahan Trans Singkuang ke DPR RI

Hakim PTUN Medan Gelar Sidang Lapangan Sengketa Lahan di Samosir

Sidang Sengketa Lahan dengan Pemkab Taput Masuki Penyerahan Alat Bukti

Poktan Arih Ersada Bolon Adukan Sengketa Lahan Durintonggal ke DPRD Sumut

Gubsu Berharap Sengketa Lahan Sarirejo Diselesaikan Secara Musyawarah

Massa Gelar Demo Terkait Sengketa Lahan 7 Ha di Belakang Mapoldasu