DPD RI Gelar RDP dengan Mendes PDT Bahas Nasib Ribuan Desa di Kawasan Hutan dan HGU

Lebih lanjut, Penrad juga menyinggung rendahnya keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Sumut, yang hanya sekitar 20–22 persen yang aktif. Kondisi ini diperparah oleh munculnya program baru seperti Koperasi Merah Putih yang dinilai berpotensi tumpang tindih dengan peran Bumdes.

Untuk mengatasi persoalan itu, Penrad mendesak pembentukan desk khusus lintas kementerian guna mempercepat penataan status desa-desa yang berada di kawasan hutan dan HGU dan meminta Mendes PDT Yandri Susanto menjadi leading sector dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN, serta Kementerian Kehutanan.

Mendengar paparan Penrad Siagian, Mendes PDT Yandri Susanto dan Wamendes PDT Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti terkait ribuan desa yang berada dalam kawasan hutan maupun HGU tersebut, agar masyarakat yang ada didalamnya bisa menikmati dana desa dari pemerintah.

"Kita akan koordinasi dengan kementerian terkait demi suksesnya program ketahanan pangan yang mayoritas pelaksanaanya di desa. Saran dan masukan yang kami dapat dalam rapat ini akan secepatnya ditindaklanjuti," ujar Yandri.(*)

Rp 150 Juta Dana Desa Sekip Raib di Parkiran Disdukcapil Deliserdang

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Tumpang Tindih Dana Desa

Pemerintah Telah Kucurkan Dana Desa Rp 187 Triliun

Tol Medan-Berastagi Belum Bisa Diwujudkan, Biayanya Rp 7 Triliun dan Melintasi Kawasan Hutan

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan