HKBP Semakin Dekat ke Istana: Menteri HAM RI Tindaklanjuti Laporan Ephorus Terkait Dugaan Pelanggaran HAM oleh PT. TPL

Pernyataan ini mencerminkan inti pandangan Pigai bahwa keberadaan perusahaan harus memberi manfaat nyata bagi manusia dan alam, bukan sekadar keuntungan ekonomi. Ia menilai bahwa hak atas lingkungan hidup dan hak masyarakat adat adalah fondasi moral negara yang tidak bisa dikorbankan atas nama pembangunan.

Temuan lapangan dari KSPPM (21 Juli 2025) juga memperkuat laporan HKBP, mencatat adanya penolakan luas masyarakat adat terhadap ekspansi PT. TPL yang menyebabkan kerusakan hutan, kriminalisasi warga, dan hilangnya ruang hidup tradisional.

"Perlawanan masyarakat adalah perjuangan mempertahankan martabat dan identitas mereka," tulis KSPPM.

Pertemuan ini menandai babak baru hubungan HKBP dengan pemerintah pusat—sebuah langkah menuju sinergi antara gereja, negara, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan nasional berlandaskan keadilan ekologis dan penghormatan terhadap martabat manusia. (*) Ini

Ephorus HKBP Apresiasi Aksi Damai Lintas Agama Tutup TPL di Sumut, 10.000 Orang Hadir

Ephorus HKBP Desak Gubernur Sumut Rekomendasikan Tutup TPL

Ribuan Orang Geruduk Kantor Gubsu

Ephorus HKBP Dukung Aksi Damai Tolak PT TPL, Ajak 10.000 Peserta Jaga Kedamaian

Pesta Gotilon HKBP Tanjung Sari Medan Berlangsung Sederhana dan Penuh Sukacita

Pesta Gotilon dan Transformasi HKBP Sirantau Berlangsung Hikmat dan Sukacita