Pasal Polri sebagai Penyidik Utama Dihapus dari Draf Revisi KUHAP

"Kemarin kan kita sudah drop usulan pasal tentang Jaksa Penuntut Tertinggi yang dipilih presiden, karena itu sudah diatur di UU Kejaksaan. Maka hal yang sama kita perlakukan pada Polri, karena sudah diatur di UU Polri, enggak perlu redundant diatur di sini lagi," ujar dia.

Habiburokhman pun menanyakan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU KUHAP apakah draf terbaru yang ditampilkan dalam rapat hari ini sudah disesuaikan.

"(Draf terbarui ini) sudah disesuaikan kan, sama dengan yang Kejaksaan? Sama ya?" tanya Habiburokhman.

Pertanyaan itu dijawab "ya" oleh perwakilan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Rapat pun langsung mengesahkan penghapusan ketentuan tersebut.

Dengan demikian, Pasal 6 yang semula menyebut Polri sebagai penyidik utama resmi dihapus dari draf RUU KUHAP.