Revisi UU Pangan 2012, JPPN Desak Hentikan Impor dan Sanksi Pidana Alih Lahan

Lebih lanjut Santiamer mengatakan, tuntutan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan impor yang tidak terkontrol sering menekan harga jual gabah, menyebabkan petani merugi, dan melemahkan semangat produksi dalam negeri.

JPPN juga mendesak pelibatan langsung petani, bukan hanya masyarakat umum, dalam setiap perencanaan pangan nasional.

Selain isu impor, JPPN menyoroti "konversi lahan yang menggila" sebagai ancaman mendasar terhadap ketahanan pangan. Mereka menuntut revisi UU harus melarang keras alih fungsi lahan pertanian dan menambahkan sanksi pidana yang bersifat jerat.

"Pangan tanpa lahan itu omong kosong," tegas Santiamer. Petani juga meminta pemerintah mendistribusikan hak kelola minimal 2 Ha lahan terlantar negara kepada 16 juta petani gurem dan buruh tani.

Dalam aspek tata niaga, kritik keras ditujukan kepada Bulog. JPPN menilai Bulog sering berbisnis dan gagal menjalankan fungsi penyangga harga, yang ironis mengingat pangan adalah hak asasi manusia.

Petani meminta pasal baru yang mewajibkan Bulog menyerap seluruh hasil panen pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

Antisipasi Risiko Gagal Panen, Petani Sergai Diimbau Manfaatkan Asuransi Tanaman Padi

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Swasembada Pangan Ala Orba Diungkap, Petani Tidak Sejahtera dan Tidak Bebas Tanam Padi

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI

Cara Baru Menambah Jumlah Petani

Harga Sawit ke Titik Terendah, Petani Minta Genjot Produksi Biodiesel