Batak Center Desak Pemerintah Bekukan Izin PT TPL Jika Abaikan Temuan LHK

Kedua, pelanggaran hukum adat. Lembaga ini mengingatkan Pemerintah dan PT TPL tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah lagi "hutan negara", melainkan milik masyarakat hukum adat.

"Masyarakat adat adalah subjek hukum dan pemilik sah hutan adat," tegas Sintong, mendorong kepatuhan terhadap Putusan MK untuk memulihkan kepercayaan publik.

Lebih jauh, Sekretaris Dewan Pembina Batak Center, Prof Mompang Panggabean, mengungkap dugaan adanya campur tangan PT TPL dalam konflik horizontal (masyarakat vs masyarakat) dan konflik vertikal (masyarakat vs perusahaan).

Prof Mompang mencontohkan kasus kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan lahan leluhur. Ia khawatir adanya kesan penggunaan kekerasan menjadi bentuk tekanan terhadap masyarakat.

"Pemerintah demikian juga aparat penegak hukum yang permisif terhadap persoalan-persoalan itu, itu dipandang seakan-akan justru mem-backup PT TPL," ujar Prof Mompang, menyoroti adanya intimidasi dan kriminalisasi yang berujung pada kasus pidana dan hukum administrasi terhadap masyarakat lokal.

Sekretaris Jenderal Batak Center, Drs Jerry R Sirait, menegaskan penutupan PT TPL merupakan pilihan terakhir. Ia menekankan tanggung jawab atas nasib karyawan harus ditanggung bersama oleh Pemerintah dan PT TPL, mengingat para karyawan adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Bupati Samosir Minta PT Aqua Farm Nusantara Kurangi Keramba di Danau Toba

Kadis Pariwisata Sukabumi Puji Keindahan Danau Toba

Luhut Ingin Tak Ada Lagi Keramba di Danau Toba

Bondjol : Sejak Ditetapkan Sebagai Geopark Kaldera, Mafia Tanah Marak di Seputaran Danau Toba

Edison Manurung Center Bekerjasama dengan PIK Gelar Perkemahan Pejuang Danau Toba

Pria Ditembak 9 Kali, Keluarga Lapor Komnas HAM