Nusron Buka Suara soal Pelayanan BPN Berbelit hingga Pungli

Jakarta (harianSIB.com)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggenjot pembenahan dan peningkatan dalam aktivitas pelayanan pertanahan. Hal ini setelah masih ditemukannya praktik pungutan liar (pungli) hingga alur bisnis proses yang dinilai berbelit.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui masih banyak kekurangan dalam pelayanan pertanahan.

Nusron juga mengakui masih harus melakukan berbagai pembenahan, termasuk perubahan bisnis proses.

"Apalagi yang kemudian akibat bisnis proses yang masih berbelit-belit ini, masih ada unsur pungli di sana-sini, ini sedang kita tertibkan," kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025) seperti dikutip dari detikfinance

Salah satu strateginya untuk memerangi praktik pungli ialah dengan meningkatkan digitalisasi dalam pelayanan pertanahan. Menurutnya, digitalisasi dapat mengurangi terjadinya tatap muka sehingga mampu meminimalisir praktik-praktik oknum BPN nakal.

Nusron mengatakan, dari total enam proses, saat ini pihaknya telah membenahi tiga proses pelayanan yang sudah menggunakan pendekatan Service Level Agreement (SLA). Proses tersebut dua di antaranya yakni hak tanggungan dan roya (penghapusan hak tanggungan).