Tiga Perusahaan di Hulu DAS Batang Toru dan Garoga Disetop Sementara, KLH Perintahkan Audit Lingkungan

"Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana," ujarnya.

KLH/BPLH juga akan memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai.

Penegakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang meningkatkan risiko bencana.

"Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang sebenarnya bisa dicegah," tegas Hanif.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, mengungkapkan hasil pemantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang meningkatkan tekanan pada DAS, sehingga memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar.

"Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara," kata Rizal.

Nikson Nababan : Perubahan akan Semakin Meningkat di Garoga

Kerusakan Jalan Provinsi Tarutung - Garoga Tak Kunjung Diperbaiki

Pasca Unjukrasa di Medan, Masyarakat Kembali Desak Pemprovsu Prioritaskan Perbaikan Jalan Hancur di Garoga Taput

Hulman Pane Tewas Dianiaya Anak Kandungnya di Garoga

Gubsu Diminta Perintahkan Aparat Dinas Kehutanan Sumut dan Taput Turun ke Garoga

Anggota DPRDSU Minta Penebangan Hutan di Garoga dan Sekitar Danau Toba Dihentikan