Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera Jadi Sorotan Wakil Rakyat

Politikus PKS ini menyebutkan banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatera konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Ia menilai tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tak bertanggung jawab.

"Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana," katanya.

Politikus PKS ini pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Salah satunya, Menhut, mesti audit menyeluruh izin dari pemanfaatan Kawasan hutan.

"Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu," kata Johan.

Baca Juga:

• Presiden Instruksikan Penambahan Anggaran Untuk Daerah Bencana

"Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi," sambungnya.

Ia mendorong reformasi tata Kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatera. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

Menhut Segel 4 Subjek Hukum Diduga Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

Presiden Instruksikan Penambahan Anggaran Untuk Daerah Bencana

Raffi Ahmad Salurkan Bantuan Rp5 Miliar untuk Korban Banjir-Longsor Sumut

Presiden Tunjuk KSAD Maruli Simanjuntak Pimpin Satgas Perbaikan Jembatan di Aceh

DPR Siap Revisi UU Kehutanan Usai Penanganan Bencana Selesai

Wabup Labura Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Hatapang, Salurkan Bantuan untuk Warga