Ketua Fraksi PDIP DPRD Nias Utara Tolak Pilkada Lewat DPRD

Ia menilai mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD berpotensi melahirkan jarak baru antara rakyat dan pemimpinnya. Lebih jauh, hal itu membuka ruang kompromi politik yang tertutup dari pengawasan publik.

"Demokrasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi soal keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap suara rakyat," ujarnya.

Pernyataan Itamari Lase mencerminkan kegelisahan banyak pihak terhadap arah demokrasi lokal di Indonesia. Di saat rakyat semakin sadar akan hak politiknya, wacana yang berpotensi menarik kembali hak tersebut justru mencuat ke permukaan.

Bagi Itamari, menjaga pemilihan langsung berarti menjaga api reformasi agar tetap menyala, bahwa kekuasaan tidak lahir dari ruang tertutup, tetapi dari bilik suara rakyat.(*)

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Caleg DPRD Simalungun Ajak Masyarakat Pahami Makna Pesta Demokrasi

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori