Kejati DKI Sita Kebun Sawit dan Mobil Mewah Terkait Korupsi LPEI Rp919 Miliar

Jakarta (harianSIB.com)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyita sejumlah aset bernilai ratusan miliar rupiah terkait dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI). Kasus tersebut diperkirakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp919 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Nauli Rahim Siregar, mengungkapkan aset yang disita meliputi kebun sawit di Kabupaten Tebo, serta tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Barat, Bogor, Lebak, Karawaci dan Bekasi. Selain itu, penyidik juga menyita empat unit mobil mewah serta perhiasan emas. Total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai sekitar Rp566 miliar.

Nauli menjelaskan, penyitaan dilakukan setelah penyidik menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional LPEI periode 2015–2023.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial AMA selaku Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011–2017, IA selaku Kepala Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007–2016, GG selaku Kepala Departemen Syariah 1 LPEI periode 2017–2018, serta KRZ selaku Kepala Departemen Pembiayaan Syariah 2 periode 2011–2016.

Baca Juga:

• Korupsi Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod Divonis 3,5 Tahun Penjara

Menurutnya, para tersangka diduga bersama-sama dengan tersangka RW menyusun kajian pembiayaan tanpa didukung data yang valid, tidak melakukan verifikasi agunan secara layak, melakukan mark-up nilai jaminan, serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pengikatan jaminan yang semestinya.

Untuk tersangka AMA dan KRZ, penyidik belum melakukan penahanan karena keduanya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Kejati DKI meminta agar kedua tersangka segera memenuhi panggilan penyidik. Apabila tetap mangkir, penyidik akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan KUHAP.

Sementara itu, terhadap tersangka IA dan GG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) terhitung sejak Rabu (14/1) hingga Senin (2/2), berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati DKI Jakarta Nomor Print-01 dan Print-02/M.1/Fd.1/01/2026.

Dalam pengembangan perkara ini, penyidik juga telah melakukan penggeledahan, pelacakan, pemblokiran, serta penyitaan aset guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, Kejati DKI telah menetapkan empat tersangka lain, yakni LR selaku Direktur PT Tebo Indah, DW selaku Direktur Pelaksana 1 periode 2009–2018, RW selaku Relationship Manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI, serta HL selaku pemilik manfaat PT TI dan PT PAS. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini berjumlah delapan orang, dua di antaranya belum ditahan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Kasus Dugaan Korupsi Tugu Mejuah-Juah Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan

Penyuap Bupati Labuhanbatu Rp38 M Lebih Diadili di Pengadilan Tipikor Medan

Belum Balikin Aset Negara, Roy Suryo Berpotensi Langgar UU Tipikor

Kejati DKI Jakarta Belum Terima SPDP Richard Muljadi dari Polisi

Saudi Airlines Gugat Polda Sulsel Soal Penyitaan Aset Abu Tours

Setujui Kenaikan Anggaran Kejaksaan, Komisi III DPR RI Kunker ke Kejati DKI Jakarta