Pdt Penrad Siagian: Pilkada DPRD Identik dengan Pencurian Mandat Rakyat Secara Sistematis

Penrad menekankan, Pilkada langsung merupakan perwujudan konkret Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Ketika hak memilih kepala daerah dicabut dari rakyat dan dialihkan ke DPRD, lembaga yang secara struktural dikendalikan partai, yang terjadi bukan efisiensi demokrasi, melainkan pencurian mandat rakyat secara sistematis.

Ia juga mengkritik dalih partai-partai politik yang mengaitkan Pilkada langsung dengan biaya politik tinggi, instabilitas pemerintahan dan rendahnya efektivitas kepemimpinan daerah. Dalih tersebut runtuh karena persoalan biaya dan korupsi justru bersumber dari praktik oligarki partai, bukan dari rakyat.

"Menghilangkan hak pilih rakyat bukan solusi atas korupsi. Itu hanya cara cepat mengamankan transaksi kekuasaan di ruang tertutup. Dengan Pilkada melalui DPRD, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan kepada elite partai dan fraksi," katanya.

Penrad menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD hanya akan melahirkan demokrasi semu, di mana prosedur formal tetap ada, tetapi roh kedaulatan rakyat telah mati, sehingga ia mengingatkan DPR RI agar berhenti mendorong regulasi yang justru menggeser pusat kekuasaan dari rakyat ke partai politik.

"Ini bukan sekadar langkah mundur, melainkan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi 1998. Jika kedaulatan rakyat dicuri atas nama efisiensi, maka demokrasi direduksi menjadi proyek elite dan rakyat kembali ditempatkan sebagai penonton," tegasnya sembari mengingatkan DPR RI agar jangan mengkhianati rakyat melalui regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada demokrasi dan kepentingan publik.(*).

Kapolsek Dolok Silau Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2019

Panwascam Bandar Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Jelang Pemilu 2019, Banyak Elite Terjebak Politik Olok-olok

KPU Tunda Penetapan DPT Pemilu 2019 Hasil Perbaikan Kedua

Pidanakan Diskriminasi di Pemilu

Bawaslu Simalungun Harapkan Peran Serta Stakeholder Awasi Pemilu