Pemerintah Cabut HGU 85 Ribu Hektare Anak Usaha Sugar Group di Lahan Milik TNI AU Lampung

Jakarta (harianSIB.com)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan pemerintah mencabut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare di Provinsi Lampung yang tercatat atas nama anak usaha PT Sugar Group Companies (SGC). HGU tersebut diketahui terbit di atas tanah milik Kementerian Pertahanan yang dikelola oleh TNI Angkatan Udara (AU).

Nusron menjelaskan, pencabutan HGU itu merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 2015, 2019, dan 2022.

"Setelah kami membahas LHP tersebut, ditemukan adanya sertifikat HGU seluas 85.244,925 hektare yang terbit atas nama PT Sweet Indo Lampung dan perusahaan lain yang masih satu grup," ujar Nusron dalam konferensi pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Ia menyebutkan, sertifikat HGU tersebut tercatat atas nama PT Sweet Indo Lampung dan enam entitas lainnya yang tergabung dalam grup PT Sugar Group Companies. Lahan tersebut berada di atas tanah milik Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai Pangkalan Udara (Lanud) Pangeran M. Bunyamin, Lampung, dan berada di bawah pengelolaan serta pengawasan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Baca Juga:

• Menteri ATR/BPN Ungkap Ratusan Ribu Hektare Hutan di Aceh, Sumut dan Sumbar Disalahgunakan

"Dari rapat tadi, alhamdulillah semua sepakat. Seluruh sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan cq TNI AU kami nyatakan dicabut, meskipun di atasnya saat ini terdapat tanaman tebu dan pabrik gula," tegas Nusron.

Berdasarkan LHP BPK, nilai lahan yang tercantum dalam HGU tersebut diperkirakan mencapai Rp14,5 triliun.

Setelah pencabutan HGU, lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan, untuk selanjutnya dikelola oleh TNI Angkatan Udara. TNI AU akan mengajukan permohonan pengukuran ulang serta penerbitan sertifikat baru atas nama Kementerian Pertahanan dengan tembusan kepada TNI AU.

"Ke depan akan ada langkah-langkah persuasif maupun langkah fisik yang akan dilakukan oleh TNI AU. Hal ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara dan Wakil Menteri Pertahanan," kata Nusron.

Ia menegaskan, keputusan pencabutan HGU ini diambil melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta mempertimbangkan pandangan hukum dari berbagai pihak.

Rapat tersebut dihadiri antara lain oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Hermawan Taufanto, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Deputi KPK Asep Guntur, serta Deputi BPKP. (*)

Terbukti Korupsi, Waka DPRD Lampung Tengah JN Sinaga Divonis 5,5 Tahun Bui

Pemkab Lampung Selatan dan Pemko Bandarlampung Adopsi Aplikasi Perizinan Milik Deliserdang

DPRD Lampung Tengah Pelajari e-Planning dan e-Budgeting Pemko Medan

Jauh-jauh dari Lampung Ternyata Tak Ada Anggota DPDRD Medan Ditemui

Zulkifli Hasan Diperiksa Terkait Kasus Bupati Lampung Selatan

Danlanud Soewondo: Jalan Adi Sucipto Bukan Jalan Umum, Bagian Dari Markas TNI AU