Menhut RI dan ATR/BPN Gelar RDP Dengan DPD RI, Tekankan Kolaborasi Akhiri Konflik Agraria

Menurut Penrad, keterlibatan masyarakat juga penting dalam program reforestasi agar tidak memunculkan konflik baru di kemudian hari. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci peningkatan kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Kepada Kementerian ATR/BPN, Penrad turut menyoroti masih maraknya tumpang tindih tata ruang akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dan menyebut BAP DPD RI kerap menerima pengaduan konflik karena belum terwujudnya satu peta tata ruang yang terintegrasi.

Ia berharap penataan ulang tata ruang menjadi momentum untuk mengembalikan mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dengan menempatkan keselamatan masyarakat dan lingkungan sebagai fondasi utama kebijakan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Melalui instruksi presiden untuk menata kembali tata ruang, harus menjadi momentum bagi kita semua untuk benar-benar mengembalikan kesejahteraan masyarakat," pungkas Penrad Siagian.(*).

Tiga Tersangka Korupsi APBDes Halongonan Timur Ditahan, Kerugian Negara Rp570 Juta

Curi Atap Seng dan Besi Gudang, Pelaku Ditangkap Polsek Tanjungmorawa

BCA Singapore Airlines Travel Fair Hadir di Medan, Tawarkan Beragam Promo Menarik

Polres Labuhanbatu Lakukan Pam Eksekusi dengan Humanis

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Perkuat Kolaborasi Dorong Perekonomian Masyarakat Desa

Kejari Tanjungbalai Canangkan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM