Kapolres Sleman Dinonaktifkan Sementara Imbas Penanganan Kasus Hogi Minaya

Jakarta(harianSIB.com)

Polri menonaktifkan sementara Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto menyusul polemik penanganan kasus Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang justru ditetapkan sebagai tersangka usai mengejar pelaku kejahatan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas institusi.

"Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan," ujar Trunoyudo dalam siaran pers, Jumat (30/1/2026), sebagaimana dilansir Kompas.com.

Ia menjelaskan, penonaktifan Kapolres Sleman merupakan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Audit tersebut menemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan, sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan berdampak pada menurunnya citra Polri.

Baca Juga:

• Al-Ittihadiyah Sumut Dukung Polri di Bawah Komando Presiden

Hasil ADTT kemudian dibahas dan seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolres Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan. Polda DIY dijadwalkan menggelar serah terima jabatan Kapolres Sleman di Mapolda DIY pada Jumat siang pukul 10.00 WIB.

Kasus ini bermula ketika Hogi Minaya mengejar dua pelaku penjambretan yang menyerang istrinya, Arista Minaya, menggunakan mobil. Kejar-kejaran tersebut berujung pada tewasnya kedua pelaku. Namun, Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi III DPR RI bahkan menggelar rapat khusus dengan menghadirkan Hogi dan istrinya, kuasa hukum Hogi, Kapolres Sleman, serta Kepala Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penegakan hukum dalam kasus Hogi bermasalah.

Ia menyoroti penerapan KUHP dan KUHAP baru yang seharusnya mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum.

"Penegak hukum seharusnya memahami dalam KUHP baru, keadilan harus lebih diutamakan daripada hanya kepastian hukum," ujarnya.

Komisi III DPR RI juga meminta aparat penegak hukum tidak kembali membebani keluarga Hogi, yang sejatinya merupakan korban tindak kejahatan, dalam proses hukum yang sedang berjalan. (*)

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

PSS Sleman Yakin 99 Persen Bakal Naik Kasta

Jaringan Sabu dengan Bungkus Model Baru Ditangkap Mabes Polri

Tim Pegasus Polsek Medan Helvetia Tangkap Pelaku Jambret

Eks Kadiv Humas Polri Jadi Inspektur Jenderal Kemenperin

Dua Hari Buron, Satu dari Dua Pelaku Jambret Ditangkap Polisi