Komite I DPD RI Soroti Mafia Tanah dan Penyimpangan Tata Ruang

"Masyarakat di kampung-kampung banyak yang belum memiliki sertifikat, sementara negara tidak mengambil tanggung jawab untuk membantu proses itu. Akhirnya masyarakat selalu kalah dan semuanya menjadi permainan," tegasnya.

Penrad menekankan revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus benar-benar berpijak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan agar alih fungsi lahan pertanian dan lahan pangan berkelanjutan ke kawasan industri tidak lagi dilakukan secara mudah karena berpotensi menimbulkan ketimpangan penguasaan lahan.(**)

Bondjol : Sejak Ditetapkan Sebagai Geopark Kaldera, Mafia Tanah Marak di Seputaran Danau Toba

Gubernur Banten Wajibkan PNS Salat 5 Waktu Berjemaah

Bappeda P Siantar Masih Alot Urusi Penyelesaian Revisi Perda Tata Ruang

Humbahas Wakili Sumut pada Lomba KIM Tingkat Nasional 2018 di Banten

Ulama Banten Ajak Umat Tak Terprovokasi Pembakaran Bendera HTI

Dijanjikan e-KTP Siap 2 Hari, Ribuan Warga Serbu Kantor Pemprov Banten