PGI Tolak PSN Merauke, Dinilai Abaikan Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan

Jakarta(harianSIB.com)

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) secara resmi menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan. Sikap tersebut diambil karena PSN dinilai mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat serta mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Pernyataan sikap itu dirumuskan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Tahun 2026 yang diselenggarakan di Merauke. Melalui siaran pers yang diterima jurnalis di Jakarta, Kamis (5/2/2026), PGI menegaskan bahwa meskipun mendukung peningkatan ekonomi, implementasi PSN, khususnya program Food Estate, telah memicu deforestasi masif dan konflik sosial.

Ketua Umum PGI Jacklevyn F. Manuputty menyatakan, pembangunan sejati tidak boleh mengorbankan manusia dan alam ciptaan Tuhan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.

"Berdasarkan kajian dan dialog dengan masyarakat adat, pelaksanaan PSN di Merauke telah menyingkirkan masyarakat dari tanah leluhur dan merampas ruang hidup mereka," demikian pernyataan resmi PGI.

Baca Juga:

• Didemo Mahasiswa, DLH Deliserdang Terbitkan SPT ke Tiga Perusahaan Diduga Cemari Lingkungan

Dalam dokumen sikapnya, PGI yang mewadahi 105 sinode anggota dan 30 PGI wilayah menyampaikan lima poin utama kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan. Poin pertama menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, seluruh tanah Papua merupakan wilayah adat, sehingga praktik perampasan tanah atas nama ketahanan pangan nasional tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, PGI mendesak pemerintah untuk mendukung masyarakat adat Papua yang menolak PSN dan membuka ruang dialog yang setara; mengubah orientasi kebijakan agar sentra pertanian dikelola langsung oleh masyarakat, bukan berbasis korporasi; berdiri bersama masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan keadilan ekologi; serta mengajak komunitas internasional bersolidaritas mendukung perjuangan masyarakat adat Papua.

PGI menilai pelaksanaan PSN di Merauke bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gereja, menurut PGI, tidak dapat berdiam diri ketika martabat manusia dan keutuhan ciptaan Tuhan dirusak, sejalan dengan panggilan iman untuk menghadirkan keadilan sebagaimana tertuang dalam Yesaya 1:17.

"Penolakan ini merupakan wujud tanggung jawab iman dan kesetiaan pada martabat manusia serta keutuhan ciptaan Tuhan," demikian pernyataan PGI yang turut ditandatangani Sekretaris Umum PGI Darwin Darmawan. (**)

PGI Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Hutan

Hadiri Natal PGID Sergai, Adlin Tambunan Ajak Masyarakat Jaga Toleransi dan Kebersamaan

Panitia Natal Nasional 2025 Gelar Seminar di Sembilan Kota di Indonesia

PKB PGI Wilayah Sumut Gelar Pelatihan Dasar Sayur Hidroponik di GKPI Sidorame

Koperasi Bamagnas Sejahtera Bersama dan GBI Lifesprings Bagi-bagi Bahan Pangan Gratis

Kapolrestabes Medan Jalin Silaturahmi dengan PGI-D: Perkuat Sinergi Jaga Toleransi