Pemerintah Buka Posko Bagi Karyawan hingga Vendor Jelang Eksekusi Hotel Sultan

Jakarta(harianSIB.com)

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) secara resmi membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK. Posko dibuka sebagai langkah proaktif pemerintah dalam memperhatikan perlindungan bagi para karyawan, vendor, dan tenant yang mungkin terdampak proses eksekusi Hotel Sultan.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menyatakan langkah ini sejalan dengan mandat Presiden untuk mengembalikan kejayaan aset negara kepada rakyat. Eksekusi Hotel Sultan dilakukan sebagai upaya pengembalian aset negara dari PT Indobuildco

"Presiden juga memberi arahan sangat jelas, bagaimana kita bisa merangkul para karyawan yang sudah lama mengabdi untuk tetap terlibat dalam kontribusi membangun bangsa. Bagi kami, sengketa ini bukan dengan masyarakat kecil, melainkan dengan korporasi yang tidak lagi memiliki hak sah di lahan ini," kata Rakhmadi, Selasa (3/2/2026), seperti dikutip dari detikcom.

Posko Pelayanan dibuka sebagai komitmen pemerintah dalam mengedepankan aspek kemanusiaan tanpa mengesampingkan ketegasan hukum dalam menyelamatkan aset bangsa. Posko Pelayanan ini mulai beroperasi, Rabu (4/2) pukul 11.00 WIB.

Masyarakat bisa mendapatkan informasi resmi terkait layanan pengaduan, serta menjadi pusat pendataan bagi karyawan yang bekerja di lingkungan Hotel Sultan sehingga Pemerintah bisa memberikan perlindungan hak ketenagakerjaan dan peluang penyerapan oleh manajemen baru sesuai regulasi.

Selain itu, posko ini juga akan menampung laporan dari vendor dan penyewa. Konsultasi kelanjutan kontrak dan jaminan layanan agar agenda bisnis atau event yang sudah terjadwal tidak terganggu. Pelayanan juga akan diberikan pada tenant dan penghuni dengan dilakukan verifikasi status guna untuk memastikan transisi alih kelola berjalan tertib dan transparan.

Pemerintah Buka Posko Pantau Stok BBM Hingga Elpiji Jelang Akhir Tahun