DPR Ganti Inosentius Samsul Jadi Adies Kadir, Mahfud MD: Seakan Mempermalukan Orang

"Ya maka itu, saya melihatnya pertimbangannya politis. Kemudian, etis. Kalau etis, kan etika. Dari mana? Apakah itu bisa dibawa ke Dewan Kehormatan? Tidak bisa, karena ini kan bukan orang yang melakukan, institusi," ujar dia. "Dewan Kehormatan itu kan untuk pelanggaran etika oleh anggota. Ini institusi namanya Komisi III. Tapi kepantasan orang menilai kepantasan atau etika yang dilakukan oleh Komisi III itu menjadi wajar," lanjutnya.

Terlepas dari itu, Mahfud menegaskan pergantian calon hakim konstitusi usulan DPR RI dari Inosentius Samsul menjadi Adies Kadir tidak melanggar aturan yang berlaku. "Itu kalau secara yuridis prosedural, formal, itu tidak ada yang dilanggar. Karena DPR itu memang berhak memilih tiga dari Hakim MK. Dan prosedurnya memang dipilih oleh DPR sendiri. Itu sah saja," jelas Mahfud.

Meski demikian, ia menilai proses tersebut minim keterbukaan dan partisipasi publik dibandingkan mekanisme seleksi pada masa sebelumnya yang dibuka secara terbuka untuk masyarakat. Ia mencontohkan, pada 2008 proses seleksi dibuka untuk umum dengan banyak pendaftar dari kalangan akademisi dan diumumkan kepada masyarakat, sebagaimana juga terjadi pada masa Jimly Asshiddiqie. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, proses pemilihan dinilai hanya dilakukan secara internal tanpa seleksi terbuka. (*)

Gunakan Kartu Kredit Pemerintah Untuk Main Judol, Mantan Camat Medan Maimun Diusuljan Dipecat dari ASN

Baharuddin Siagian : Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Diperlukan untuk Kesejahteraan Rakyat

Pelayanan RS Dinilai Buruk, Johannes Hutagalung Sebut Alasan Usulan Revisi Perda Tentang Sistem Keseatan Kota Medan

Zeira Salim Ritonga: Aksi Tawuran di Belawan Sudah Kategori Darurat Keamanan Harus Segera Dihentikan

Frans Dante Ginting: Pers Harus Naik Kelas, Negara Wajib Hadir Lindungi Jurnalisme Berkualitas

Timbul Jaya H Sibarani Desak Dishub Sumut Segera Realisasikan Bus Listrik Mebidang Berbiaya Rp60 Miliar