PGI Kecam Penembakan Pesawat Smart Air di Papua Selatan, Dua Awak Tewas

Jakarta(harianSIB.com)

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras insiden penembakan pesawat sipil yang menewaskan dua awak pesawat di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Tragedi tersebut terjadi pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 12.38 WIT. Pesawat Grand Caravan milik PT Smart Air Aviation dengan nomor registrasi PK–SNR dilaporkan menjadi sasaran penembakan saat mendarat.

Dua awak pesawat, yakni pilot Capt. Egon dan kopilot Capt. Baskoro, meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara 13 orang lainnya yang terdiri dari 12 penumpang dan 1 teknisi dilaporkan selamat.

Berdasarkan laporan yang diterima PGI, peristiwa bermula saat pesawat mendarat di Bandara Koroway Batu. Para awak dan penumpang sempat berupaya menyelamatkan diri ke area hutan.

Baca Juga:

• PGI Tolak PSN Merauke, Dinilai Abaikan Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan

Namun, Capt. Egon dan Capt. Baskoro disebut ditangkap oleh orang tidak dikenal (OTK), diseret kembali ke tengah landasan pacu, lalu ditembak hingga meninggal dunia.

Dalam pernyataan sikap resmi yang dirilis di Jakarta, Kamis (12/2/2026), PGI menegaskan pembunuhan terhadap awak pesawat sipil merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

"Tindakan tersebut secara khusus melanggar hak untuk hidup (right to life), yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right)," tulis pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum PGI, Jacklevyn F. Manuputty, dan Sekretaris Umum, Darwin Darmawan, dalam keterangan persnya.

Atas peristiwa tersebut, PGI menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah.

Pertama, menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban dan mendoakan kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan.

Kedua, mendesak negara melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, independen, dan imparsial guna mencegah praktik extrajicial killings serta memastikan tidak adanya impunitas bagi pelaku.

Ketiga, meminta evaluasi pendekatan keamanan di Papua, termasuk penghentian operasi militer di wilayah sipil. PGI menilai pendekatan militeristik selama lima dekade terakhir belum menghasilkan solusi berkelanjutan.

Keempat, mendorong dialog inklusif berbasis hak asasi manusia sebagai jalan penyelesaian konflik, termasuk pengakuan atas penderitaan korban dan pemulihan hak dasar masyarakat Papua.

PGI menegaskan, perdamaian yang adil hanya dapat terwujud melalui penghormatan terhadap martabat manusia dan akuntabilitas hukum yang nyata.

Peristiwa ini kembali menyoroti situasi keamanan di Papua yang kerap berdampak pada masyarakat sipil dan pelayanan penerbangan perintis di wilayah terpencil. (**)

PGI Tolak PSN Merauke, Dinilai Abaikan Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan

PGI Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Hutan

Hadiri Natal PGID Sergai, Adlin Tambunan Ajak Masyarakat Jaga Toleransi dan Kebersamaan

Panitia Natal Nasional 2025 Gelar Seminar di Sembilan Kota di Indonesia

PKB PGI Wilayah Sumut Gelar Pelatihan Dasar Sayur Hidroponik di GKPI Sidorame

Koperasi Bamagnas Sejahtera Bersama dan GBI Lifesprings Bagi-bagi Bahan Pangan Gratis