Dedi Mulyadi Ajukan Pinjaman Rp 2 Triliun untuk Infrastruktur Imbas Kehilangan Fiskal

Bandung(harianSIB.com)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) untuk membiayai proyek infrastruktur besar.

Pinjaman itu akan dicicil selama masa jabatannya dan ditargetkan lunas pada 2030.

Ia menegaskan, pinjaman itu hanya berlaku selama dirinya menjabat sebagai gubernur.

"Saya jujur saja, tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026) seperti dikutip dari kompas.com

Baca Juga:

• Warga Lubuk Ampolu Minta Kasum TNI Bangun Tanggul Sungai

Menurutnya, keputusan meminjam uang diambil karena kondisi keuangan daerah sedang tertekan.

Pada 2026, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berkurang hingga Rp 2,458 triliun. Akibatnya, kemampuan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut menurun.

"Alokasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun," katanya.

Oleh karena itu, pinjaman dipilih agar beberapa proyek penting tetap berjalan seperti pembangunan underpass di Kota Cimahi dan jembatan layang (flyover).

"Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass," tutur Dedi.

Dedi memastikan cicilan pinjaman tidak akan melewati masa jabatannya. Ia menargetkan seluruh kewajiban selesai pada 2030.

"Selama saya memimpin. Tidak boleh lebih," tegasnya.

Selain proyek yang dibiayai pinjaman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan pembebasan lahan untuk membangun jalan baru di kawasan Padalarang.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang selama ini sering terjadi.

Pembebasan lahan direncanakan mulai April 2026.

Jalur yang dibebaskan akan menghubungkan Terminal Whoosh, melingkar ke Kota Baru Parahyangan hingga Cipatat.

Dedi menambahkan, pembangunan jalan tersebut akan dilakukan oleh pihak swasta, yakni pengembang Kota Baru Parahyangan.

Dengan skema itu, pemerintah provinsi tidak perlu mengeluarkan biaya pembangunan.

"Jadi saya tidak mengeluarkan lagi biaya untuk pembangunannya," ucapnya.

Rencana pinjaman tersebut juga telah disampaikan secara resmi kepada DPRD Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan, surat pengajuan dari gubernur sudah diterima dan akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kemungkinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pinjaman daerah. Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD," kata Iswara.

Menurutnya, dalam surat tersebut dijelaskan rencana tambahan pinjaman Rp 2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur.

Saat ini, pembahasan masih dalam tahap perencanaan lanjutan. (*)

Termiskin di Humbahas, Desa Sigulok dan Sanggarbatu Butuh Infrastruktur Jalan

Pedagang Banyak Ajukan Pinjaman Modal untuk Stok Barang

Ini Deretan Proyek Infrastruktur yang Rampung di Era Jokowi

DPRD Medan Kaji Anggaran Rp1,7 Triliun untuk Infrastruktur di APBD 2019

Tidak Ada Klausul Infrastruktur Dalam Akad Wakalah Pendaftaran Haji

Pembangunan Infrastruktur di Danau Toba Terbaik dan Paling Cepat