Pengembang HDP Buka Suara Usai Diusir dari RDPU Komisi III, Klaim Sudah Sediakan Solusi Musala

Dari total 130 kepala keluarga di dua klaster tersebut, sekitar 96 kepala keluarga atau sekitar 70 persen menyampaikan keberatan secara tertulis terhadap rencana pembukaan akses.

Ia menjelaskan, warga yang menolak sejak awal membeli rumah di klaster dengan sistem satu pintu (one gate system). Pembukaan akses dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan.

"Permohonan akses tersebut tidak dapat disetujui oleh developer karena developer menerima surat penolakan tertulis dari paguyuban warga klaster yang mewakili sebagian besar warga klaster tertanggal 12 Oktober 2024, 30 September 2025, dan 12 Desember 2025," ujarnya.

Dalam surat tersebut, warga menyatakan menolak pembukaan pagar atau tembok klaster untuk akses menuju musala di luar kawasan. Mereka bahkan menyampaikan akan menempuh jalur hukum apabila tembok dibuka.

Sebagai solusi, pengembang membangun musala di dalam klaster sejak Oktober 2025. Musala berukuran 10x10 meter atau seluas 100 meter persegi itu kini telah selesai dan mulai digunakan warga.

"Pembukaan tembok itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi inilah solusi yang terbaik yang kami anggap karena warga setiap saat bisa beribadah di musala ini," kata Lukman.

Komisi III DPRD Pematangsiantar Nilai BPBD Tidak Pro Rakyat

Komisi III DPRD Kabupaten Banjar Pelajari Penanganan Limbah di Medan

Setujui Kenaikan Anggaran Kejaksaan, Komisi III DPR RI Kunker ke Kejati DKI Jakarta

Anggota Komisi III DPR RI Minta Kapolri Awasi Narkoba Masuk Melalui Selat Malaka

Di Komisi III DPR, KPK Janji Tuntaskan Kasus RJ Lino

Jika Setya Novanto Mundur, Komisi III DPR Dukung Bambang Soesetyo Sebagai Ketua DPR RI