Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 01 Maret 2026

Pengembang HDP Buka Suara Usai Diusir dari RDPU Komisi III, Klaim Sudah Sediakan Solusi Musala

Redaksi - Minggu, 01 Maret 2026 08:28 WIB
136 view
Pengembang HDP Buka Suara Usai Diusir dari RDPU Komisi III, Klaim Sudah Sediakan Solusi Musala
Foto: Detikcom/Danica Adhitiawarman
Township Management Divison Head Damai Putra Group, Lukman Nur Hakim

Meski dalam RDPU Komisi III DPR sebelumnya disepakati solusi berupa perluasan batas pagar klaster untuk mengakomodasi musala, Lukman menilai pembangunan musala di dalam kawasan sudah menjadi solusi terbaik tanpa harus membuka akses tembok.

Ia juga menegaskan tidak ada larangan beribadah bagi warga. Selain musala di dalam klaster, warga dapat beribadah di rumah masing-masing maupun di masjid dan musala di sekitar kawasan.

"Tidak diizinkan tembok klaster dibuka itu juga tidak ada kaitannya dengan larangan untuk beribadah karena mereka bisa beribadah di rumah sendiri, di masjid sekitar sini, di luar sini juga ada musala," tuturnya.

Selain pembangunan musala internal, pengembang juga telah menyiapkan lahan seluas 5.000 meter persegi untuk fasilitas ibadah yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan direncanakan dapat dibangun masjid.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengusir perwakilan PT Harapan Damai Putra (HDP) dari ruang RDPU di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menilai pihak pengembang melanggar tata tertib rapat.

RDPU tersebut membahas tindak lanjut kasus penolakan pembukaan akses musala di Klaster Vasana dan Neo Vasana, Kota Harapan Indah, Bekasi. Dalam rapat itu, Habiburokhman meminta penjelasan terkait alasan pengembang belum menjalankan keputusan RDPU sebelumnya yang merekomendasikan pembukaan akses dengan sistem satu pintu agar tetap menjaga keamanan.

Ketika Lukman mencoba menjelaskan adanya penolakan dari mayoritas warga, pembicaraan sempat terputus. Ia meminta kesempatan untuk melanjutkan penjelasan.

Editor
: Donna Hutagalung
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Komisi III DPRD Pematangsiantar Nilai BPBD Tidak Pro Rakyat
Komisi III DPRD Kabupaten Banjar Pelajari Penanganan Limbah di Medan
Setujui Kenaikan Anggaran Kejaksaan, Komisi III DPR RI Kunker ke Kejati DKI Jakarta
Anggota Komisi III DPR RI Minta Kapolri Awasi Narkoba Masuk Melalui Selat Malaka
Di Komisi III DPR, KPK Janji Tuntaskan Kasus RJ Lino
Jika Setya Novanto Mundur, Komisi III DPR Dukung Bambang Soesetyo Sebagai Ketua DPR RI
komentar
beritaTerbaru