Jakarta (harianSIB.com)
Wakil Ketua MPR RI H Jazilul Fawaid miminta Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) supaya menyetop keberangkatan jemaah haji tahun 2021, jika kuota yang diberikan Arab Saudi hanya 10 persen dari jumlah jemaah haji Indonesia sekitar 220.000-an per tahun.
"Kalau kuotanya hanya 10 persen ditambah lagi ada kenaikan biaya akibat protokol kesehatan (prokes) yang harus diikuti, pasti akan menimbulkan ketidakadilan. Sehingga dikhawatirkan hanya yang bisa nambah biaya yang bisa berangkat," kata Jazilul Fawaid, dalam diskusi 4 pilar MPR RI "Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji" bersama Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI H Zainut Tauhid Sa'adi, di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (9/4/2021), dengan moderator Jhon Andi ktaveri.
Gus Jazil (panggian akrabnya) mengusulkan dengan kuota yang terbatas akan lebih adil kalau dilakukan secara undian. Kalau tidak, sebaiknya disop saja.
Menurut Gus Jazil, jika ada kenaikan seharusnya ditanggung oleh pemerintah, karena Covid-19 dalam fikih itu merupakan udhur syar'i dan ini bukan kesalahan jemaah haji.
Memang, dibutuhkan lobi tingkat tinggi agar persoalan haji ini mudah, murah, nyaman dan khusyu' dalam beribadah.
Selain itu, kata Gus Jazil, dalam haji ini ada tujuan penting lainnya selain ibadah, yaitu menunjukkan keunggulan peradaban bangsa di mana masyarakat yang disiplin, tertib, dan berakhlak mulia akan menjadi contoh bagi negara lain. Dengan demikian, banyak negara lain yang ingin belajar dari Indonesia.
Meski belum ada kepastian dibukanya haji tahun 2021 ini, Zainut Tauhid berjanji melakukan lobi dan komunikasi semaksimal mungkin untuk menambah kuota di tengah pandemi Covid-19.
“Dari aspek kesiapan sudah cukup, baik akomodasi, paspor, katering, transportasi, Corona juga sudah melandai, dan penerbangan sudah dibuka mulai 17 Mei 2021," jelasnya.
Zainut Tauhid Sa'adi mengemukakan, selama ini pemerintah sudah subsidi sehingga jumlah biaya haji itu tidak mahal sekitar Rp 35 jutaan.
Karena itu, tidaklah benar pemerintah mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji.
Pemerintah justru bertujuan melayani umat agar ibadah hajinya khusyu', tenang, nyaman, diterima oleh Allah SWT dan haji menjadi haji yang mabrur.
Karena itu, Kemenag RI akan menggelar 'bahstul masail' untuk memutuskan praktik pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi ini. Misalnya, apakah boleh pakai masker berjahit, vaksinasi, mencium hajar aswad dan sebagainya sehingga hajinya sah secara syariat. (*)
