Jakarta (SIB)- Titah Aburizal Bakrie sudah diucapkan. Seluruh loyalisnya di DPR diperintahkan untuk melawan kubu Agung yang mau merebut kepengurusan Fraksi Golkar di DPR.
"Fraksi tidak bisa direbut. Mana bisa. Lawan!" kata Ical di Ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Ical hadir di DPR untuk rapat bersama anggota DPR Fraksi Golkar secara tertutup. Di rapat tersebut, Ade Komarudin cs akan melaporkan rencana pergeseran sejumlah loyalis Agung yang ada di DPR.
"Tadi kita rapat dengan pimpinan AKD juga, satu kesimpulan yang kami laporkan ke ketum bahwa mulai besok ada pergantian beberapa orang pimpinan fraksi, komisi, akd yang diduga sudah bergabung dengan kubu Ancol," ucap Ade sebelum rapat.
Rotasi itu dilakukan kepada 16 orang loyalis Agung Laksono. Ade beralasan pergeseran itu penting supaya ada konsolidasi.
"Supaya ada efektifitas di DPR. Kalau tidak ada konsolidasi, kami khawatir akan terganggu," ujar Ade.
Meutya Hafid: 2016 Golkar Harus Regenerasi Dipimpin yang MudaPasca pengakuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kepengurusan Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono, sejumlah politisi partai beringin mulai pindah gerbong. Mereka yang semula berada di kubu Aburizal Bakrie (Ical) pindah ke kepengurusan Agung Laksono.
Dua di antara politisi beringin yang menyeberang mendukung kepemimpinan Agung adalah Airlangga Hartarto dan Meutya Viada Hafid. Kepada detikcom, Meutya menegaskan bahwa tak ada aksi pindah gerbong di tubuh Golkar.
"Kita taat azas, tertib pada partai yang memiliki legal standing," kata Meutya saat berbincang dengan detikcom, Senin (23/3/2015).
Menurut dia, Mahkamah Partai Golkar sudah mengambil keputusan yang kemudian diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun Meutya mengingatkan bahwa salah satu amanat keputusan Mahkamah Partai adalah kepengurusan Agung Laksono saat ini berlaku sampai 2016. (baca juga: Gabung ke Kubu Agung, Meutya: Partai Milik Bersama Bukan Satu Dua Kubu).
Selanjutnya tahun depan Partai Golkar harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menyusun kepengurusan baru. Di ajang Munaslub itulah pihak-pihak yang ingin menjadi calon ketua umum bisa bersaing.
"Saya sarankan pihak yang bertikai sekarang tidak usah maju lagi, biar yang muda-muda saja biar ada regenerasi," kata politisi kelahiran Bandung 3 Mei 1978 ini.
(detik.com/A22)
