Jakarta (SIB)- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan, upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar kecerdasan dalam hal kepintaran dalam ilmu pengetahuan, melainkan juga kecerdasan dalam pengembangan kebudayaan.
Sebab, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah membangun karakter bangsa atau Nation and Character Building, seperti yang digelorakan oleh Bung Karno pada HUT RI, 17 Agustus 1966.
“Membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama, tetapi paling utama adalah membangun jiwa dan karakter bangsa†kata Puan Maharani yang tampil sebagai keynote speaker dalam seminar nasional pendidikan dalam rangka ulang tahun ke-43 PDI Perjuangan dengan tema "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa," di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/4).
Dalam seminar yang digelar Fraksi PDI –Perjuangan di DPR RI itu, Puan Maharani menegaskan, keahlian dan ilmu pengetahuan memang perlu, tetapi, keahlian saja tanpa dilandasi jiwa yang besar tidak akan mungkin mencapai tujuannya.
“ Disinilah perlunya Nation and Character Building," kata Puan sembari menyebutkan bahwa dalam konteks pembangunan karakter bangsa, proses pendidikan diharapkan dapat membentuk kualitas pribadi dan warga negara yang berkarakter, yaitu manusia Indonesia yang mendasarkan cipta, rasa, karsa dan karya, berlandaskan kepribadian dan kebudayaan Indonesia, Pancasila dan semangat gotong royong.
Menurut Puan Maharani, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, informal dan non-formal.
Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, telah diamanatkan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila . Karena itu, perlu lebih dielaborasi kurikulum pendidikan yang memuat Pancasila sebagai landasan dalam membangun karakter bangsa.
Puan juga mengingatkan, setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dengan pengertian kawasan ASEAN menjadi satu kawasan milik bersama dengan perdagangan dan tenaga kerja terbuka bagi sesama anggota ASEAN, maka tantangan terberat adalah daya saing, khususnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Data menunjukkan bahwa 65 persen angkatan kerja di Indonesia hanya berpendidikan setara SMP, 25 persen setara SMA dan sisanya 10 persen berpendidikan tinggi.
Makanya, melalui Program Indonesia Pintar, Pemerintah bertekad mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan memberikan akses kepada anak usia sekolah dengan diberikannya Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Pada tahun 2016 ini misalnya, KIP akan diberikan kepada 19,3 juta anak usia sekolah (17,9 Juta KIP di Kemendikbud dan 1,4 Juta KIP di Kemenag).
Puan menegaskan, revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu upaya membangun karakter bangsa, yang dilakukan dengan cara gerakan hidup baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku manusia Indonesia.
Sementara itu, kordinator pelaksanaan seminar yang juga anggota Komisi X DPR RI dr Sofyan Tan mengharapkan, sistem model sekolah multikultural dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Alasannya, terdapat 1.146 suku yang berberda-beda di Indonesia.
Tetapi yang paling penting, kata Sofyan Tan, bagaimana guru mengimplementasikan pendidikan multikultural dalam ajarannya sehari-hari, karena seorang guru yang mengajarkan tentang matematika berbeda dengan fisika, berbeda dengan bahasa Indonesia atau pendidikan moral Pancasila.
(G01/l)
