Ketua MPR RI: Toleransi Bermasyarakat Mulai Memudar

Jakarta (SIB)- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyadari bahwa saat ini mulai terjadi pemudaran dan penurunan terhadap toleransi, bahkan musyawarah mufakat terkesan ditinggalkan.

Ironisnya,  saling  menghargai satu sama lain seakan diabaikan, diganti dengan sikap emosional, mudah marah, ada yang bakar rumah ibadah, serta  mudah konflik akibat masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).  

"Saya melihat hal itu semua bisa terjadi, karena dampak  kesenjangan ekonomi. Karena itu perlu haluan negara semacam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN),"
ketika menerima pengurus  Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)  dipimpin Ketua Umumnya Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH di Gedung MPR RI Jakarta, Selasa (9/8).  

Menurut Zulkifli, sepuluh fraksi MPR RI sudah sepakat dengan haluan negara tersebut, dan kalau dilakukanpun  masa berlakunya untuk MPR RI periode ke depan, bukan sekarang. 

Sebab, kalau berlaku sekarang khawatir akan menimbulkan konflik of interest, konflik kepentingan. 

Haluan negara itu penting,  kata Zulkifli, karena dengan otonomi daerah saat ini implementasinya justru melebihi negara federal. 

Banyak kepala daerah yang tidak mematuhi dan tunduk kepada pemerintah pusat, karena merasa bukan bagian dari pusat dan mereka mengklaim telah dipilih langsung oleh rakyat. Wilayahnya pun dianggap miliknya sendiri.

"Hal seperti ini, sesungguhnya  tidak boleh terjadi, sehingga  diperlukan haluan negara,"  ujar Zulkifli sembari menyebutkan,  jika rencana pembangunan jangka panjang  sepakat, namun  haluan negara  lebih pada ideologi bahwa pembangunan itu harus dijiwai nilai-nilai Pancasila, baik bidang ekonomi, sosial politik, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. 

Zulkifli mengatakan, dirinya sudah keliling ke seluruh Indonesia. Dan, dia posting di tweeter-nya mengenai  PNS dan birokrasi,TNI dan Polri bahwa  semua profesi itu mulia sesuai dengan bidangmya masing-masing.  

Politisi harus datang ke daerah pemilihannya, sehingga  jam kerjanya tidak teratur. Beda dengan  PNS, TNI dan Polri yang masing-masing mempunyai ritme kerja sendiri. (G 01/ r)