BPS: Angka Kemiskinan di Sumut Berkurang Sekitar 11,7 Ribu Jiwa Setahun Terakhir

Medan (harianSIB.com)
Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (Sumut) mencatat, angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan sebesar 0,16 poin, yaitu dari 8,15 % pada Maret 2023 menjadi 7,99 % pada Maret 2024.

Hal itu diungkapkan Statistisi Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Misfarudin, kepada wartawan setiap awal bulan pertemuan di Kantor BPS Sumut, Jalan Asrama Medan, Senin (1/7/2024).

Ia mengatakan, angka kemiskinan ini setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar 11,7 ribu jiwa dalam satu tahun terakhir.

Baca Juga:

• BPS: Penumpang Udara dan Laut Sumut Meningkat Tajam pada April 2025
• Kunjungan Wisman ke Sumut Naik 16,28 % April 2025

"Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 di daerah perkotaan sebesar 7,93 % dan di daerah perdesaan sebesar 8,08 %. Terjadi penurunan yang signifikan di daerah perkotaan sebesar 0,30 %," ujarnya.

Misfarudin melanjutkan, garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp642.423/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp490.540 (76,36 %) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp151.883 atau sekitar 23,64 %

Baca Juga:

• Ekonomi Sumut Melambat, Tapi Kesetaraan Gender Membaik
• Tiongkok, AS, dan India Serap Sepertiga Ekspor Sumut: Sinyal Kuat Daya Saing Global Produk Daerah

Pada periode Maret 2023-Maret 2024, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. P1 turun dari 1,261 pada Maret 2023 menjadi 1,227 pada Maret 2024. Sementara P2 turun dari 0,324 menjadi 0,302.

Turunnya P1, katanya, mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mampu mengikuti peningkatan garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang.

Selanjutnya, P2 yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran konsumsi di antara penduduk miskin. Turunnya indeks ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi di antara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran konsumsi semakin baik atau merata. (*)