Hingga 2024, APBN Sumut Cerminkan Berbagai Dinamika Meski Hadapi Tantangan Penerimaan Negara

Medan (harianSIB.com)
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di provinsi ini hingga Oktober 2024 menunjukkan berbagai dinamika, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Arrindel Mindra, dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Sri Deli, Gedung Keuangan Negara, Jalan Diponegoro, Medan, pada Kamis (21/11/2024).

Secara keseluruhan, kinerja APBN tahun 2024 hingga Oktober mencerminkan tantangan besar pada sisi penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi positif yang mendukung belanja negara.

Baca Juga:

• Warga Bendung Sungai dengan Karung Pasir, Irigasi Balakka Sitongkon Kian Memprihatinkan
• 176 Calon Murid Baru di SMAN 1 Tanah Jawa Dinyatakan Lulus pada SPMB Tahap 2

Hingga Oktober 2024, total pendapatan negara yang direalisasikan mencapai Rp31,84 triliun, setara dengan 70,61% dari pagu sebesar Rp45,09 triliun. Dari total tersebut, penerimaan perpajakan mencatat realisasi Rp29,31 triliun atau 68,15% dari target, dengan pajak dalam negeri memberikan kontribusi utama sebesar Rp27,98 triliun atau 69,54% dari target.

Arrindel menjelaskan bahwa pajak perdagangan internasional menyumbang Rp1,33 triliun, dengan rincian realisasi Bea Masuk mencapai Rp1,01 triliun (63,33%) dan Bea Keluar Rp325,47 miliar (27,38%).

Baca Juga:

• Dugaan Pemalsuan Dokumen, Kelulusan 6 Siswa Jalur Mutasi SMAN 3 Medan Dibatalkan
• Heboh Mobil Pelat BK 1 RI di Medan, Ternyata Resmi dan Bayar Pajak

Dalam konferensi tersebut, Arrindel didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut, Indra Soeparjanto, serta beberapa pejabat lainnya. Ia menekankan bahwa meskipun menghadapi tantangan, capaian penerimaan negara menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Dominasi penerimaan negara berasal dari perpajakan, terutama Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Capaian Pajak Bumi dan Bangunan yang melampaui target dengan 101,22% merupakan bukti pengelolaan yang semakin baik," ungkapnya.