APBN Sumut hingga Akhir November 2024 Tetap Solid Capaiannya 83,52%

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif hingga November 2024, dengan total realisasi sebesar Rp2,75 triliun atau 130,82% dari target, tumbuh 6,01% secara tahunan. PNBP ini terdiri dari beberapa komponen utama: PNBP lainnya, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang.

Sebutnya,PNBP lainnya mencapai Rp1,38 triliun, meskipun mengalami kontraksi 3,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan ini didominasi oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp158 miliar, serta layanan paspor dengan pendapatan Rp124,47 miliar.

Kementerian/Lembaga seperti Polri dan Kemenkumham juga memberikan kontribusi signifikan, di mana Polri menyumbang Rp91,98 miliar dari penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara Kemenkumham mencatat pendapatan Rp141,17 miliar dari layanan paspor.

Baca Juga:

• Todongkan Airsoft Gun ke Sopir Truk, Sopir Angkot di Sergai Diamankan
• Menko Yusril Sebut Hambali Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia Jika Bebas

Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1,37 triliun atau 100,21% dari target, tumbuh 17,24% secara tahunan.

Pendapatan BLU didominasi oleh sektor jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kontributor lainnya termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mendukung optimalisasi layanan publik di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• KPK Rahasiakan Lokasi Jet Pribadi Diduga dari Hasil Korupsi
• Wakil Bupati Labura Lepas Puluhan Peserta Ikut Jumbara V di Langkat

PNBP Aset, Piutang, dan Lelang mencatatkan realisasi sebesar Rp77,18 miliar atau 105,32% dari target, dengan pertumbuhan signifikan pada semua komponennya.

PNBP Aset tumbuh 21,51% secara tahunan, mencapai Rp42,07 miliar, didorong oleh peningkatan pendapatan dari sewa tanah dan bangunan, serta penjualan barang rampasan. PNBP Piutang Negara tumbuh 30,81% menjadi Rp128,76 juta, terutama dipengaruhi oleh pembayaran angsuran debitur dari sektor usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan program keringanan utang.

Sementara itu, PNBP Lelang mencatatkan pertumbuhan 31,16%, dengan realisasi Rp34,98 miliar.
Pendapatan dari lelang didominasi oleh Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli, yang berasal dari jenis lelang eksekusi hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit.

Transfer ke Daerah (TKD) hingga November 2024 mencapai Rp41,44 triliun atau 93,10% dari pagu, mengalami peningkatan 9,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam TKD, dengan realisasi Rp25,46 triliun atau 97,68% dari pagu. Pertumbuhan ini didukung oleh penyaluran DAU untuk program spesifik seperti DAU PPPK, DAU bidang pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan.

Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat realisasi Rp1,61 triliun atau 79,20% dari pagu, didorong oleh penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 untuk triwulan IV kepada 25 pemerintah daerah.

. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp2,47 triliun atau 71,62% dari pagu, dengan peningkatan penyaluran tahap III atas pekerjaan yang telah selesai lebih awal dari batas waktu.

Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik hanya mencapai Rp6,93 triliun atau 88,70% dari pagu, mengalami perlambatan akibat beberapa pemerintah daerah baru menyelesaikan penyaluran tahap awal seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

Dana Desa juga menunjukkan realisasi yang signifikan, mencapai Rp4,62 triliun atau 97,75% dari pagu. Realisasi ini didorong oleh percepatan penyaluran tahap kedua dan tambahan Dana Desa.

Selain itu, Insentif fiskal mencatatkan realisasi Rp344,54 miliar atau 81,65% dari pagu, mencerminkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah serta insentif dari tahun anggaran berjalan. Komponen-komponen ini menggambarkan bagaimana TKD berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah secara merata.

Dukungan APBN terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp14,72 triliun kepada 252.500 debitur atau 21,77% dari total UMKM di Sumatera Utara.

Sebagian besar penyaluran ini berada pada skema mikro dengan nilai Rp11,12 triliun. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp774,94 miliar, dengan kontribusi terbesar dari pinjaman pada rentang Rp2,5 juta hingga Rp5 juta.