Viktor Silaen: Praktik Kartel Ijon Masih Beraksi Permainkan Harga Gabah Kering di Tingkat Petani

Medan (harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM secara tegas mengatakan, praktik kartel ijon masih terus beraksi mempermainkan harga gabah kering (HGK) di tingkat petani, walaupun pemerintah sudah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500/Kg, tapi faktanya di lapangan HGK masih RpRp5.774/Kg hingga Rp6.000/Kg.

"Disini kita mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas praktik kartel ijon, yang telah merugikan para petani dan menghambat program ketahanan pangan. Apalagi petani kita terus menderita akibat kartel ijon, tanpa ada tindakan dan intervensi apapun dari pemerintah," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Rabu (22/1/2025) melalui telepon di Medan.

Viktor mendukung penuh kebijakan pemerintah termasuk program bantuan pangan beras yang mulai digulirkan pada Desember 2024 dan terus berlanjut pada Januari dan Februari 2025, sebab dengan bantuan itu, pemerintah meyakini inflasi beras akan stabil dan terkendali kembali.

Baca Juga:

• Bahlil : Jangan Hanya Dinikmati Konglomerat
• Dhody Thahir: Komitmen Gubernur Selesaikan DBH Rp2,2 T Langkah Positif Bagi Pemerataan Pembangunan

Namun di sisi lain, politisi Partai Golkar ini menyebutkan, fakta-fakta di lapangan tidak sejalan kebijakan pemerintah yang sedang bergulir, karena para petani dihadapkan pada masalah yang rumit, akibat permainan praktik kartel ijon yang terus menggerogoti kehidupan para petani.

"Para petani kita sebenarnya sudah sangat bergantung dengan apa yang disebut praktik ijon, akibat petani tidak memiliki modal kuat, sehingga terpaksa menempuh jalan mengikuti kemauan praktek ijon, walaupun dengan harga yang murah dan dipastikan akan merugi," tandas anggota Komisi D ini.

Baca Juga:

• Babinsa Bantu Petani Panen Padi di Tapian Nauli
• Reses di Sergai, Budi SE Dapat Titipan Ucapan Terimakasih dari Anak-Anak untuk Presiden Prabowo Subianto

Solusi Sesaat

Menurut Viktor Silaen, praktik ijon yang dikoordinir oleh para kartel sudah berlangsung lama seolah- olah merupakan solusi sesat bagi petani, karena minimnya pendanaan.

"Ini jadi problem serius saat musim panen, komoditas mereka terus jauh dari memadai, karena diduga telah dijual para kartel ke daerah lain, dengan harga yang lebih tinggi," katanya.

Menurut Viktor, kesan berurusan dengan kartel atau tengkulak lebih mudah untuk meminjam uang di kala musim paceklik atau di saat butuh dana cepat, sudah menjadi paksaan bagi petani, sehingga melakukan berbagai macam cara, untuk mencari modal, sehingga meminjam uang dengan bunga sangat tinggi kepada tengkulak dan kartel.

Berkaitan dengan itu, Viktor Silaen menegaskan, sudah saatnya pemerintah melakukan berbagai langkah, termasuk intervensi membangun pertanian yang kokoh, dengan menyiapkan lahan, pupuk, dan pengaktifan koperasi berbasis pendanaan murah di setiap sentra pertanian guna memberikan dana saat musim paceklik. (*)