Tarif Trump Bikin Ngeri, Wall Street Rugi Rp 80 Ribu Triliun

Jakarta(harianSIB.com)

Kebijakan tarif resiprokal yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai menunjukkan dampak besar bagi perekonomian Negeri Paman Sam. Wall Street tercatat kehilangan lebih dari Rp 80 ribu triliun dalam waktu singkat.

Dalam laporan live update-nya, Reuters dan dilansir dari CNBC Indonesia mengungkapkan, bahwa sekitar US$5 triliun (sekitar Rp 82.800 triliun) menguap dari pasar saham AS. Penyebab utamanya adalah meningkatnya kekhawatiran akan resesi global akibat eskalasi perang dagang.

Baca Juga:

• Cepat Tanggap! Walikota Medan Tinjau Langsung Gedung Asrama Haji yang Terbakar
• Gedung Penginapan Asrama Haji Medan Terbakar

Reuters juga memperingatkan bahwa volatilitas pasar kemungkinan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan hingga 9 April 2025, bertepatan dengan dimulainya penerapan tarif baru tersebut.

Trump menetapkan tarif baru terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah, sebagai bagian dari kebijakan perdagangan komprehensif yang ia dorong.

Baca Juga:

• Sekdaprov Instruksikan Percepat Sertifikasi Aset Milik Pemprov Sumut
• Liburan Bersama Keluarga: Tinggal 2 Hari Lagi Sebelum Promo Diskon 30% Tiket Kereta Api Berakhir

Indonesia termasuk dalam daftar negara terdampak, dengan tarif sebesar 32%. Beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga terkena imbas, seperti Malaysia (24%), Vietnam (36%), dan Singapura (10%). Sementara Jepang dikenai tarif timbal balik sebesar 24%, dan China dibebankan tarif total 54%, karena tarif baru ini merupakan tambahan dari 20% yang sudah berlaku sejak awal tahun.

Sebagai respons, China langsung mengambil langkah balasan. Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan akan memberlakukan tarif sebesar 34% terhadap berbagai produk asal AS, yang akan mulai diberlakukan pada 10 April 2025.

Komisi Tarif Dewan Negara China mengecam kebijakan AS, menyebutnya bertentangan dengan aturan perdagangan internasional dan merupakan bentuk intimidasi sepihak.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan peraturan perdagangan internasional, merugikan hak serta kepentingan sah China, dan merupakan contoh nyata intimidasi unilateral," ujar lembaga tersebut, dikutip dari CNN International.(*)