Bulog Sumut Serap 17.700 Ton Gabah, Stok Beras Capai 62 Ribu Ton

Medan (harianSIB.com)

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara mencatat telah menyerap sebanyak 17.700 ton Gabah Kering Panen (GKP) hingga 10 April 2025. Jumlah ini setara dengan 8.850 ton beras.

Hal itu disampaikan Pimpinan Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, kepada SIB, Jumat (11/4/2025).

Baca Juga:

• Toba Caldera Gerak Cepat Raih Kembali Green Card Geopark Dunia
• DJP Sumut I Sita Aset Rp32 Miliar dalam Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Menurut Budi, saat ini stok beras di Sumatera Utara mencapai 62.000 ton, sementara stok nasional berada di angka 2,6 juta ton. Dari sisi serapan, Sumut berada di posisi ke-12 secara nasional, namun untuk ketersediaan stok, provinsi ini menempati urutan ke-8.

"Produksi beras di Sumut cukup tinggi, tapi tingkat konsumsi juga besar karena jumlah penduduknya sekitar 15,5 juta jiwa. Bahkan sebagian beras dari Sumut juga disalurkan ke Riau dan Sumatera Barat," jelas Budi.

Baca Juga:

• Operasi Pekat Toba 2025 Berakhir, Polda Sumut Berantas 1.153 Kasus Premanisme
• Siswa SMAN 1 Matauli Torehkan Juara Cerdas Cermat 2025

Ia menambahkan, meski produksi di Sumut tergolong besar, provinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Lampung masih unggul dari sisi volume produksi. Oleh karena itu, penyerapan gabah di Sumut dilakukan menyesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan daerah.

Tinjauan Komisi IV DPR RI

Pada hari yang sama, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke gudang Bulog di Sumut untuk meninjau langsung kondisi stok beras dan pelaksanaan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

Budi menilai kebijakan HPP ini sangat tepat dalam mendukung pendapatan petani serta menjaga pasokan beras dalam negeri tetap segar dan berkualitas.

"Gabah dari petani lokal menghasilkan beras yang lebih fresh, yang kemudian dikelola oleh Bulog," ujarnya.

Ketua dan anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi kesiapan stok beras di Sumut. Mereka menyatakan bahwa hasil kunjungan ini akan dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai masukan untuk mendorong percepatan penyaluran beras ke masyarakat melalui Bulog. (*)