DJP Sumut I Sita Aset Rp32 Miliar dalam Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Medan(harianSIB.com)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menyita aset senilai Rp32 miliar milik seorang Wajib Pajak (WP)yang diduga terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan, dengan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 39A huruf (a) juncto Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Ini adalah upaya nyata dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan sekaligus memulihkan kerugian negara," ujar Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra, Kamis (22/5/2025).

Baca Juga:

• Diduga Ada Mafia Pajak, Pansus PAD DPRD Deliserdang Ancam Pidanakan
• Batas Waktu 30 April, DJP Sumut I Imbau Wajib Pajak Badan Segera Lapor SPT

Ia menambahkan, penegakan hukum ini tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan nasional.

DJP juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. "Pajak adalah fondasi pembangunan nasional. Jika ada kendala, silakan konsultasi dengan kantor pajak terdekat," ujar Arridel.

Baca Juga:

• Pemerintah Hapus Sanksi Keterlambatan Bayar dan Lapor SPT Tahunan 2024
• Pelaporan SPT Tahunan di Kanwil DJP Sumut I Meningkat 7,88%

DJP berharap langkah hukum seperti ini menjadi pengingat bahwa pelanggaran pajak adalah tindakan serius.

Kepatuhan pajak yang tinggi akan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. (*)