Defisit APBN Capai Rp204,2 Triliun per Juni 2025, Ini Penyebab Utamanya

Jakarta(harianSIB.com)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tekor Rp204,2 triliun pada pertengahan 2025.

"Defisit (APBN) masih kita jaga, untuk 2025 ini semester I mencapai Rp204,2 triliun. Agak lebih lebar dibandingkan tahun lalu," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (1/7), dikutip dari CNNIndonesia.com.

Baca Juga:

• Isa Rachmatarwata, Eks Dirjen Anggaran, Jadi Terdakwa Kasus Dugaan Kerugian Negara Rp90 Miliar
• Wapres Gibran Buka Mupel Mamre GBKP di Sukamakmur

Defisit itu setara 0,84 persen dari produk domestik bruto (PDB). Adapun batas yang ditolerir APBN 2025 adalah Rp616,2 triliun alias setara 2,53 persen terhadap PDB Indonesia.

Jika dibandingkan dengan semester I 2024, APBN saat itu hanya defisit 0,34 persen atau setara Rp77,3 triliun.

Baca Juga:

• Utang Baru Pemerintahan Prabowo di 2026 Direncanakan Tembus Rp 781 Triliun, Tertinggi Sejak Pandemi
• Darma Wijaya Dorong Kader Muda PDI Perjuangan Melek Politik dan Pertajam Ilmu Pengetahuan

Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci sejumlah biang kerok defisit APBN di semester I tahun ini. Salah satunya adalah kontraksi penerimaan pajak yang cukup dalam pada Januari 2025 dan Februari 2025.

APBN yang tekor ini merupakan imbas dari belanja negara yang lebih besar dari penerimaan.

Kemenkeu mencatat uang negara yang sudah dibelanjakan pemerintahan Prabowo dalam 6 bulan ini menyentuh Rp1.406 triliun alias 38,8 persen dari target.

Di lain sisi, negara cuma sanggup mengantongi pendapatan senilai Rp1.201,8 triliun.

"Kita lihat dari sisi (penerimaan negara) semester I terhadap total target adalah masih 48,3 persen. Dibandingkan dengan 3 tahun terakhir memang (penerimaan semester I 2025) lebih rendah," ungkapnya.

Ada 2 aspek penting yang menjadi 'samsak'. Pertama, Ani menyalahkan batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Ia menegaskan cara tersebut sebenarnya bisa menambah pemasukan Rp71 triliun di 2025.

Kedua, kehadiran Danantara. Ia menyebut Kementerian Keuangan seharusnya bisa meraup dividen BUMN Rp80 triliun yang termasuk ke dalam pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dividen itu sekarang dikelola seluruhnya oleh Danantara.

"Dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp80 triliun. Pendapatan negara mengalami tekanan dari PPN (PPN 12 persen batal) maupun dari dividen BUMN sebesar Rp150 triliun sendiri," keluh Ani.(*)