
Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Panggil Kadis PUPR Padangsidimpuan
Jakarta(harianSIB.com)KPK tengah mengusut kasus korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut). KPK memanggil Kepala Dinas PUPR Kabu
Baca Juga:
Menurut regulasi itu, perusahaan harus memiliki minimal 40% saham yang dimiliki publik dan tersebar ke setidaknya 300 pihak, serta konsisten mempertahankan struktur kepemilikan itu selama minimal 183 hari kalender dalam satu tahun pajak. Perusahaan yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan pengurangan tarif kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca Juga:
Lebih dari sekadar membuka akses pendanaan atau membangun reputasi, menjadi perusahaan terbuka kini juga menghadirkan keuntungan fiskal yang nyata. Oleh karena itu, insentif ini layak dijadikan bagian dari pertimbangan strategis bagi perusahaan yang tengah merancang proses go public (IPO).
Insentif fiskal tersebut juga dianggap sebagai bentuk dukungan negara terhadap praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Selain mendorong efisiensi, kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah emiten baru di pasar modal Indonesia, khususnya dari sektor yang selama ini kurang terwakili.(*)
Jakarta(harianSIB.com)KPK tengah mengusut kasus korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut). KPK memanggil Kepala Dinas PUPR Kabu
Bandung(harianSIB.com)Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menyelamatkan enam bayi yang akan dijual ke luar nege
Tebingtinggi(harianSIB.com)Kapolres Tebingtinggi, AKBP Simon Paulus Sinulingga menerima piagam penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI
Medan(harianSIB.com)Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE mendesak Kadis Pendidikan (Kadisdik) Sumut segera mengisi posisi
Jakarta(harianSIB.com)Kejaksaan Agung memerikaa Presiden Direktur Tokopedia sekaligus pemilik saham PT Aplikasi Anak Bangsa alias Gojek, Mel