Tekan Inflasi, Sekdaprov Sumut Minta Kabupaten/Kota Proaktif Pantau Kondisi Ekonomi

Medan(harianSIB.com)

Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong meminta kabupaten/kota untuk melakukan langkah yang proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Apalagi pada Agustus 2025 inflasi (y-on-y) di Provinsi Sumut sebesar 4,42 persen.

Baca Juga:

• Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD SU Sebesar Rp40 Juta - Rp60 Juta/Bulan
• Lantik Dua Direktur PT PSU dan PD AIJ, Wagub Sumut Minta Pegang Lima Prinsip

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan penanganan laju inflasi bersama Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut, di Aula Gedung Bina Graha Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (8/9/2025). Sebelumnya, Sekdaprov Togap Simangunsong juga memimpin rapat penanganan inflasi yang diikuti para pimpinan OPD Pemprov Sumut.

"Pertemuan ini kita adakan dalam rangka untuk melakukan langkah yang proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Pada minggu yang lalu, Sumut masih inflasi 4,42 persen. Idealnya inflasi Sumut adalah 2,5 persen dan harus kita upayakan di angka ini, agar ideal dari segi masyarakat dan pengusaha tidak terganggu," ucapnya.

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut Minta Dinas Perkebunan dan Peternakan Tetap Berperan Aktif dalam Mengendalikan Inflasi
• Harga Cabai Merah Mahal,Petani Rencana Ganti ke Tanaman Bawang Merah

Dijelaskannya, angka inflasi sangat tinggi ini tentunya menekan daya beli masyarakat. Penyumbang utama adalah komoditas cabai merah, bawang merah, daging ayam dan lainnya. Dari data yang diperoleh salah satu penyebabnya adalah komoditas tersebut dipasok keluar provinsi Sumut, sehingga menekan harga di Sumut sendiri.

"Kita harus melakukan intervensi agar kebutuhan pokok ini harus terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat Sumut, baru dapat di jual ke luar provinsi," katanya.

Untuk itu, ia berharap kabupaten/kota memperkuat tim pengendalian inflasi dengan memantau perkembangan harga stok dan distribusi. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dan mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah.

Sementara untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Togap juga meminta kabupaten/kota untuk mengoptimalkan belanja daerah dari APBD. Di mana beberapa daerah masih banyak belanja dan pendapatan yang belum terealisasikan.

"Ini sangat berdampak pada inflasi karena uang banyak terendap dan tidak beredar di masyarakat. Kita harap dengan percepatan realisasi anggaran ini tentunya mendongkrak daya beli masyarakat," katanya. (*)