Jakarta (SIB)- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyebut, 425 pemerintah daerah atau sekitar 83 persen seluruh kabupaten/kota di wilayah Sumatra, Banten, dan Jabar (regional I) masih belum menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan baik. Daerah itu saat ini masih mendapatkan nilai di bawah B.
"Berdasarkan evaluasi, 425 pemerintah daerah atau 83 persen dari total seluruh kota/kabupaten di wilayah Sumatra, Banten, dan Jabar masih mendapat nilai di bawah B," kata Asman dalam kegiatan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) 2016 regional I, di Hotel Grand Royal Panghegar, Kota Bandung, Rabu (25/1).
Dengan penilaian itu Menpan menyebut, potensi pemborosan APBD dalam hitung-hitungannya bisa mencapai Rp 392 triliun sampai 2019 nanti. Dia mengaku, pernah hadir pada salah satu kabupaten di Indonesia tentang salah satu kegiatan. "Contoh satu kabupaten, saya duduk, saya pelototin. Ternyata benar ada kegiatan yang jadul dan kegiatan beda," ujarnya.
Jika kegiatan itu tidak terjadi maka kucuran uang bisa digunakan lebih bermanfaat. "Bayangkan itu (Rp 392 triliun). Itu bisa buat infrastruktur jalan tol segimana," tegasnya.
Oleh karena itu dia berharap pada bupati, wali kota, dan sekretaris daerah untuk lebih serius lagi memberikan perhatian bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Dia menyebut, ada empat faktor yang memengaruhi pada tingkat akuntabilitas. Antara lain, tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, serta ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur. Selain itu, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
Keempat persoalan itu, kata dia, menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari ABPBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahunnya.
Meski hasil evaluasi masih belum sesuai harapan, Kemenpan-RB telah memberikan predikat kepada 172 pemerintah kota/kabupaten di Sumatera, Banten, dan Jabar. Dari hasil evaluasi itu, satu pemerintah kota mendapatkan predikat A dan tiga pemerintah kota/kabupaten dengan predikat BB.
Sementara 17 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan predikat B, 81 pemerintah kabupaten/kota berpredikat CC, 69 pemerintah kabupaten/kota berpredikat CC, dan satu pemerintah kabupaten berpredikat D.
"Kepada pemerintah kota/kabupaten yang belum dapat hasil maksimal agar mengoptimalkan implementasi SAKIP. Nilai C bukan berarti jelek. Tapi motivasi untuk buat lebih baik," jelasnya.
Tidak secara Massal
Pada bagian lain, Asman Abnur menuturkan, pola rekrutmen CPNS pada 2017 tidak akan secara massal, tetapi memakai formasi khusus.
"Rekrutmen CPNS nantinya tidak secara massal, tetapi ambil ASN dari formasi khusus, yakni dari lulusan sekolah pendidikan kedinasan," kata Asman Abnur.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk formasi khusus itu adalah mengalokasikan sebagian kuota untuk penyandang disabilitas dan lulusan pendidikan kedinasan.
"Saudara-saudara kita yang disabilitas juga yang menjadi formasi khusus rekrutmen CPNS. Tahun ini kami buka untuk formasi khusus dan mulai sekarang sudah dibuat formasi," ucapnya.
Menurut dia, untuk bisa mendapatkan PNS yang berkualitas, maka standar nilai akademik peserta CPNS harus ditingkatkan, yakni harus lulusan perguruan tinggi negeri dengan akreditasi "A".
"Dengan format khusus tersebut maka bisa direkrut CPNS yang memiliki kualitas terbaik dari perguruan tinggi terbaik. Kami utamakan ke depan ASN harus bersumber dari jebolan perguruan tinggi akreditasi A, IPK cumlaude. Kalau ASN gitu, saya yakin birokrasi kita akan maju," tuturnya.
Rekrutmen CPNS format khusus, lanjut Menteri PAN-RB, juga akan dikhususkan bagi para atlet yang berprestasi di ajang nasional, seperti PON hingga internasional seperti Olimpiade. (merdeka/Kps/Ant/d)
