LPSE Nisut Diduga Hanya Dapat Diakses Rekanan Tertentu, Tim IT Polri Dimohon Periksa

Nias Utara (SIB) -Kalangan penyedia jasa konstruksi mengeluh dengan proses penawaran proyek pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Nias Utara (Nisut) yang sangat susah diduga akibat penutupan server pada waktu tertentu untuk meloloskan rekanan yang disinyalir telah diplot.

Penyedia barang jasa Ononota Zega bersama sejumlah rekannya, Jumat (30/6) mengatakan, sejumlah lelang, baik dalam tahapan maupun yang telah diikat kontrak rata-rata dikondisikan kepada oknum tertentu. Modus yang digunakan panitia dengan melemahkan server lelang, namun memberikan kode atau semacam kemudahan bagi rekanan calon pemenang. "Permainan ini sangat kental, diduga unit layanan pengadaan (ULP) dan LPSE bekerjasama," tuding mereka.

Selain masalah jaringan, Ononota juga mengatakan panitia menunda-nunda pengumuman pemenang tender 15 paket proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Nisut yang dilelang awal Juni lalu, padahal sesuai jadwal sudah harus diumumkan per 20 Juni. Mereka pun menilai hal itu permainan panitia.

Untuk mencegah terjadinya KKN, serta penyelewengan proyek bernilai ratusan miliar rupiah, Zega meminta ahli teknologi informasi (IT) Polri melakukan pemeriksaan server dan proses penawaran online di LPSE dan ULP Nisut. "Permainan server merajalela, tolonglah IT polisi segera memeriksanya," harap mereka.

Kepala LPSE Ariston Zalukhu dikonfirmasi tidak berkomentar banyak. Ia mengatakan bahwa server tidak bermasalah. "Kemungkinan masalah jaringan," katanya singkat ketika dihubungi.

Sementara Kepala ULP Yamo'aro Hulu ketika dikonfirmasi juga membantah tudingan rekanan. "Gak ah, lama kok ditayang lelangnya, server aktif. Tidak ada dipersulit proses pemasukan penawaran dan kami tidak bekerjasama menghempang rekanan lain," katanya. Menanggapi keluhan sejumlah rekanan soal sulit memasukkan penawaran, ia mengaku kurang tahu karena sudah mempercayakan kepada Pokja. Soal jumlah paket dan tahapan yang sedang berlangsung pun, Hulu enggan menjawab. Ia menganjurkan wartawan membuka langsung pelelangan online.

Sementara tentang keluhan penundaan pengumuman, Hulu mengatakan disebabkan dokumen beberapa rekanan yang kurang beres, namun saat ini katanya, 8 paket telah siap diverifikasi segera diumumkan. Sementara sisanya sebanyak 7 paket sedang berusaha dikoordinasikan dengan Pokjanya. (BR9/h)