Washington (SIB)-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (15/2) mengumumkan keadaan darurat nasional dalam upaya untuk mendanai tembok perbatasan AS-Meksiko tanpa persetujuan kongres, sebuah tindakan yang menurut Demokrat sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi AS. Langkah presiden dari Partai Republik itu untuk membangun tembok perbatasan demi membuktikan janji kampanyenya untuk mengurangi jumlah imigran ilegal yang membawa pengaruh buruk, seperti kriminal dan narkoba, ke negeri Paman Sam.
Dalam beberapa jam, tindakan Trump ditentang dalam gugatan yang diajukan atas nama tiga pemilik tanah di Texas, mengatakan bahwa deklarasi Trump melanggar konstitusi AS dan bahwa tembok yang direncanakan akan melanggar hak-hak properti mereka.
Baik California dan New York mengatakan bahwa mereka juga berencana untuk mengajukan tuntutan hukum. Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat yang dihuni banyak politikus Partai Demokrat mengatakan telah meluncurkan penyelidikan terhadap deklarasi darurat Trump.
Dalam sepucuk surat kepada Trump, komite memintanya untuk mengadakan dengar pendapat dengan pejabat gedung putih dan Departemen Kehakiman mengenai deklarasi darurat tersebut. Mereka juga meminta dokumen hukum tentang keputusan yang mengarah ke deklarasi, menetapkan tenggat waktu Jumat depan.
"Kami percaya deklarasi darurat Anda menunjukkan pengabaian yang ceroboh terhadap pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab Anda sendiri di bawah sistem konstitusional kami," kata surat itu, yang ditandatangani oleh Ketua Jerrold Nadler dan Demokrat top lainnya di panel.
Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi dan anggota Senat dari Partai, Demokrat Chuck Schumer ikut menanggapi deklarasi Trump. "Tindakan Presiden jelas-jelas melanggar kongres, yang diabadikan oleh pendiri kami dalam sebuah konstitusi," kata mereka dalam sebuah pernyataan. "Kongres akan membela otoritas konstitusional kita, di pengadilan dan di depan umum, menggunakan setiap amunisi yang tersedia," tambah mereka.
Beberapa anggota Partai Republik menyatakan kecewa setelah Trump mengumumkan keadaan darurat nasional hanya demi tembok perbatasan. Greg Walden, seorang senior Partai Republik, menulis di Twitter bahwa dia "sangat prihatin dengan preseden bahwa tindakan ini ditetapkan."
Polemik tentang anggaran pembangunan tembok telah menjadi topik kekisruhan utama antara pemerintah dan legislatif di AS. Hal itu pula-lah yang menyebabkan Trump memberlakukan penutupan pemerintahan parsial (government shutdown) terpanjang dalam sejarah AS pada akhir Desember 2018 - akhir Januari 2019.
Shutdown memang sudah tak akan lagi berlangsung, ketika Kongres telah meloloskan undang-undang untuk menghindari penutupan pemerintahan parsial jilid dua dengan menyetujui anggaran operasional badan-badan pemerintahan AS hingga 30 September 2019. Trump pun telah menandatanganinya.
Namun, undang-undang itu tidak meloloskan penuh anggaran pembangunan tembok di perbatasan AS - Meksiko senilai US$ 5,7 miliar yang diinginkan Trump. Kongres AS hanya menyetujui seperempatnya atau sekitar US$ 1,37 miliar untuk pembangunan tembok tersebut.
Trump telah mengatakan "tidak senang" dengan pengalokasian dana yang diatur Kongres. Tak ingin program tembok kembali terhambat legislatif, 'sang miliarder nyentrik' akhirnya mengumumkan darurat nasional guna mendapatkan anggaran temboknya dari kantung pendanaan alternatif tanpa perlu 'restu' dari legislatif.
"Kita akan menghadapi krisis keamanan nasional di perbatasan selatan dan kita akan melakukannya, dengan satu atau lain cara, kita harus melakukannya," kata Trump dalam pidato pengumuman keadaan darurat nasional AS di Gedung Putih. Trump akan mencoba mengumpulkan dana dari sejumlah area dan mengarahkannya ke arah pembangunan dinding perbatasan AS - Meksiko.
Pejabat Gedung Putih telah mengatakan bahwa presiden akan mengarahkan sekitar US$ 600 juta dari Treasury Forfeiture Fund, sebuah rekening yang didanai oleh uang yang disita oleh pemerintah AS; US$ 2,5 miliar dari hasil pemberantasan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan; dan US$ 3,6 miliar dari rekening konstruksi militer lainnya.
Trump menambahkan bahwa ia tidak akan mengambil dana dari bantuan bencana. "Saya sebetulnya tidak perlu melakukan ini," kata Trump. "Tapi aku lebih suka melakukannya lebih cepat," ujarnya.
Berbagai analis menggambarkan keputusan Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional guna mencari anggaran pembangunan tembok sebagai 'sikap orang yang tak mengakui kekalahannya', demikian seperti dikutip dari Vox.
Selain itu, ada beberapa perdebatan tentang apakah Trump memang dapat menyatakan keadaan darurat di perbatasan mengingat sebenarnya tidak ada satu pun masalah. Namun jawabannya, setidaknya pada awalnya, tampaknya dia bisa.
Undang-undang tahun 1976 memberi presiden wewenang untuk menyatakan keadaan darurat nasional dalam batasan-batasan tertentu, terlepas dari apakah ada keadaan darurat yang sebenarnya. Banyak presiden telah menyatakan keadaan darurat nasional, termasuk George W Bush setelah 9/11 dan Barack Obama selama wabah flu babi pada 2009. Sebelum deklarasi Trump, ada 31 keadaan darurat nasional yang aktif di Amerika Serikat–menandai yang ke-32 kali deklarasi itu diumumkan.
Undang Undang 1976 sebenarnya dimaksudkan untuk mengekang kekuasaan presiden dan menempatkan beberapa pagar di sekitar bagaimana presiden menyatakan keadaan darurat nasional. Tapi, undang-undang itu tidak mendefinisikan apa yang dianggap sebagai keadaan darurat dan apa yang tidak.
Trump membela keputusannya dengan mencatat bahwa presiden lain telah menyatakan keadaan darurat di masa lalu. "Sudah ditandatangani berkali-kali sebelumnya," dan "jarang ada masalah," katanya. Ia mengatakan para pendahulunya telah menyatakan keadaan darurat nasional untuk "hal-hal yang jauh kurang penting dalam beberapa kasus."
Meskipun Trump khawatir tentang masuknya imigran ilegal dan teroris berbahaya di perbatasan AS-Meksiko, sebenarnya tidak ada krisis seperti itu. Tidak ada perubahan signifikan dalam situasi dalam beberapa hari atau pekan terakhir ini yang tiba-tiba membuat tindakan segera diperlukan.
Selain itu, Trump sempat memiliki dua tahun Kongres yang sepenuhnya dikontrol oleh Republik untuk melakukan sesuatu tentang imigrasi. Sekarang setelah salah satu majelis di Kongres --House of Representatives (DPR)-- kini dikontrol Demokrat, dia tiba-tiba mengatakan ada keadaan darurat.
Trump kemungkinan juga akan menghadapi tantangan di pengadilan. Dia juga bisa melihat dorongan balik dari Kongres, yang bisa mengeluarkan resolusi bersama untuk mengesampingkan deklarasi. (CNNI/d)
