Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menoleransi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Jokowi menyebut aparat penegak hukum tersebut sebagai musuh negara.
"Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara.
Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran ini," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam aksi nasional pencegahan korupsi seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8).
Jokowi mengingatkan penyalahgunaan regulasi ini akan berdampak pada agenda pembangunan nasional. Pembangunan menjadi lambat karena para pejabat merasa ketakutan.
"Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat, penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu," beber Jokowi.
Selain itu, Jokowi berbicara tentang pentingnya reformasi birokrasi. Dia ingin organisasi birokrasi lebih disederhanakan.
"Eselonisasi harus kita sederhanakan, tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat. Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi akan semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil-kecil, yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," ujar dia.
Secara khusus, Jokowi menyoroti reformasi perizinan dan tata niaga. Menurut Jokowi, mereka yang berurusan dengan perizinan ini bukan hanya pengusaha besar, tapi juga pengusaha kecil dan menengah.
"Dan yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat. Oleh karena itu, tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan obat dan energi," tutur Jokowi.
Momentum Krisis
Pada bagian lain, Jokowi mengatakan momentum krisis akibat Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk berbenah. Momentum untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
"Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif, kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik," kata Jokowi .
Jokowi mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang cepat dan produktif. Namun, tata kelola pemerintahan itu juga harus bebas dari korupsi.
"Yang cepat, yang produktif, yang efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi," ujarnya.
Dua hal tersebut, kata Jokowi, tidak bisa dipisahkan. Tata kelola pemerintahan yang cepat harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas.
"Dua hal tersebut sama pentingnya dan tidak bisa dipertukarkan, langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas, keduanya harus dijalankan, berjalan bersamaan dan saling menguatkan," kata Jokowi.
Jokowi mengakui untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut memang tidak mudah. Namun, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkannya.
"Hal ini memang tidak mudah, selama ini memang, memang tidak mudah. Tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah yang konkret yang konsisten dari waktu ke waktu," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengapresiasi KPK yang memimpin aksi Nasional pencegahan korupsi. Sebab, upaya pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Dengan tetap tentu saja melakukan aksi pendidikan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu," kata Jokowi. (detikcom/c)
