Jakarta (SIB)
Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020 memasuki masa pemungutan suara. Bagaimana dampak ke Indonesia jika Donald Trump atau Joe Biden yang menang?
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memberikan analisisnya. Awalnya, Hikmahanto mengatakan Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan siapapun presiden AS terpilih.
"Indonesia harus bisa bekerja sama dengan siapapun presiden terpilih di AS karena ini merupakan kedaulatan AS dan hak WN AS," kata Hikmahanto kepada wartawan, Selasa (3/11).
Lebih lanjut, Hikmahanto mengatakan Indonesia perlu beradaptasi kembali jika Pilpres AS dimenangkan Joe Biden. Sebab, Biden mengusung isu hak asasi manusia (HAM).
"Nantinya kita tentu harus beradaptasi bila Biden yang terpilih, mengingat dia dari Partai Demokrat yang sangat mengusung HAM. Sementara kalau Trump tentu kita sudah memahami kerja Trump," ujarnya.
Diketahui hubungan bilateral Indonesia dan AS sedang dekat. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sempat mengunjungi AS pada pertengahan Oktober lalu. Kemudian, Menlu AS Mike Pompeo pun berkunjung ke Indonesia. Apa analisisnya?
Pertemuan tersebut membahas sejumlah rencana kerja sama. Hikmahanto menilai kerja sama bilateral akan terus berjalan dan tak terikat langsung dengan hasil Pilpres AS.
"Terkait janji-janji Pompeo saya rasa itu akan tetap dijalankan oleh AS mengingat kebijakan itu datangnya dari para birokrat AS. Janji tersebut bukan merupakan politisi yang menjabat presiden, wapres atau menteri," ucap Hikmahanto.
Dia menyebut AS punya kepentingan atas hubungan bilateral dengan Indonesia demi melawan pengaruh China di Asia. "Para birokrat yang menganalisa bahayanya China bila terus memberi pengaruh ke negara-negara Asia termasuk Indonesia," imbuhnya.
HANTUI TRUMP
Terpisah, hasil pemilu AS kali ini disebutkan akan memberikan pengaruh signifikan bagi nasib Trump yang tengah 'dihantui' sejumlah ancaman hukum serius.
Dalam beberapa pekan setelah hari pemilihan, serangkaian investigasi yang dilakukan menyelidiki kemungkinan aksi penipuan transaksi bisnis keluarga sebagai warga negara-baik sebagai individu maupun melalui perusahaannya jika ia tidak lagi menjabat sebagai presiden AS.
Sebagai presiden, ia bisa mengajukan penundaan investigasi dan tuntutan hukum-termasuk tuduhan penunggakan pajak. Pihak pengadilan diketahui melakukan panggilan agar Trump mengembalikan pajak.
"Dalam segala hal, lepas dari jabatan [presiden] memudahkan jaksa dan penggugat dalam kasus perdata untuk mengajukan tuntutan terhadapnya," kata mantan jaksa federal, Harry Sandick.
Tunggakan pajak dan catatan keuangan
Ancaman hukum paling serius yang akan dihadapi Trump yakni investigasi terhadap cara kerja keuangan Trump Organization. Jaksa penuntut telah menyarankan dalam pengajuan pengadilan bahwa proses penyelidikan bisa memeriksa apakah Trump dan perusahaannya terlibat dalam penipuan bank, asuransi, pajak kriminal, dan pemalsuan catatan keuangan.
Selama proses penyelidikan, Trump telah menantang panggilan pengadilan ke kantor akuntannya atas pengembalian pajak dan catatan keuangan selama delapan tahun terakhir. Lima pengadilan telah memutuskan bahwa panggilan tersebut sah dan pekan lalu Trump harus menelan pil pahit lantaran permohonan banding federal yang diajukannya ditolak.
Tak cukup sampai di situ, pengacara Trump telah meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan panggilan pengadilan, tak lain untuk memberi waktu bagi pengajuan banding.
Pada Juli lalu, Trump telah kalah banding di pengadilan tertinggi. Kala itu keputusan pengadilan menyatakan jika Trump tidak kebal terhadap panggilan pengadilan juri negara bagian.
Selama lebih dari setahun, jaksa penuntut New York mengatakan catatan pajak, kertas kerja, dan dokumentasi terkait transaksi bisnis sangat penting untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Penyidik juga tengah menyelidiki keringanan pajak terhadap properti Trump yakni Seven Springs di Bedford, New York dan Trump National Golf Club di Los Angeles. Penyidik juga menyelidiki penilaian terhadap gedung perkantoran di Wall Street dan pengampunan pinjaman senilai lebih dari US$100 juta di Trump International Hotel and Tower di Chicago.
Jaksa Agung negara bagian Washington, DC, dan Maryland menggugat Trump pada tahun 2017 dengan tuduhan mengambil keuntungan secara korup dari jabatannya sebagai presiden dengan menempatkan kepentingan keuangannya di atas kepentingan warga Amerika.
Dalam dokumen pengadilan, pengacara Trump Organization menuding Jaksa Agung New York Letitia James bermotivasi politik, namun hakim secara tegas membantahnya.
Penyelidik negara bagian menyiapkan lebih dari 30 panggilan pengadilan, termasuk ke Trump Organization, dan lainnya yang berkaitan dengan bisnis Trump.
TINDAK PEMERKOSAAN
Trump juga tengah menghadapi tuntutan hukum pencemaran nama baik dan tindakan pemerkosaan di ruang ganti departemen store yang melibatkan mantan kolumnis penasihat majalah Elle, E. Jean Carroll pada pertengahan 1990-an.
Trump membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya.
Jika bantah Trump dikabulkan, maka gugatan yang telah dilayangkan ke pengadilan sejak November lalu akan dihentikan karena Departemen Kehakiman AS tidak dapat dituntut atas pencemaran nama baik.
Namun Carrol telah mengindikasikan upaya untuk menggulingkan Trump dengan menunjukkan sampel materi genetik pada gaun yang dikenakannya di hari terjadinya pemerkosaan.
Kasus lain yang juga siap menjerat Trump yakni pencemaran nama baik dan tuduhan pelecehan seksual terhadap mantan kontestan reality show 'The Apprentice', Summer Zervos.
Zervos mengklaim Trump telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya pada 2007 lalu. Trump disebut mencium bibirnya secara agresif selama pertemuan makan siang di kantornya di New York City dan menyentuh payudaranya dalam pertemuan lain di Beverly Hills.
Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan, ia mengaku menerima pelecehan dan ancaman menyusul penolakan klaim yang diberikan pihak Trump.
Trump mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan alasan bahwa Klausul Supremasi Konstitusi melarang pengadilan negara untuk mengajukan tuduhan terhadpap presiden yang sedang menjabat.
Kasus Zervos saat ini masih menunggu keputusan Pengadilan Banding negara bagian New York.
GUGATAN HARTA WARIS
Donald Trump juga menghadapi gugatan dari keponakannya, Mary atas kepemilikan harta. Dalam gugatannya, Mary merasa ditipu karena Trump dan saudara perempuannya, telah merampas harta milik saudara laki-laki mereka yang telah meninggal terkait kerajaan real estat keluarga yang dibangun oleh Fred Trump Sr.
Beberapa pengacara berspekulasi bahwa ada kemungkinan Trump akan mencoba untuk mengampuni dirinya sendiri dari kejahatan federal sebelum dia meninggalkan jabatannya sebagai presiden, sosok yang kebal hukum. (detikcom/CNNI/a)
