Jakarta (SIB)
Kapolri Jenderal Idham Azis sudah mengirimkan surat permohonan penunjukan pengganti dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu dikirimkan mengingat Idham Azis segera memasuki masa pensiun.
"Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya kepada Presiden Joko Widodo," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Rabu (6/1).
Surat itu dikirimkan Idham melalui Mensesneg Pratikno. Dalam surat tersebut, Idham tak menyebutkan nama calon penggantinya.
"(Kapolri) tidak mengajukan nama, hanya menyampaikan (bahwa) akan memasuki masa pensiun 1 Februari 2021," ucap Argo.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, juga sebelumnya memberi sinyal Presiden Jokowi sudah mengantongi nama calon Kapolri.
"Ya itu sebenarnya karena ini sesuatu yang rutin ya, prosedurnya sudah ada, tinggal menunggu waktu, siapanya pasti sudah ada," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Senin (4/1).
Moeldoko menegaskan semua proses terkait calon Kapolri bakal dilaksanakan. Soal nama, kata Moeldoko, itu urusan terakhir.
"Ini kan mekanismenya jelas, ada usulan, berikutnya DPR akan proses apa... ada di sana, proses pemilihannya, berikutnya nanti keputusannya seperti apa. Saya pikir sampai di situ aja. Nanti nama belakangan gampang itu," ucap Moeldoko.
Moeldoko menegaskan Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan beberapa nama calon Kapolri. "Ya pasti ya sudah, karena kan berkaitan dengan waktu ya," sebut Moeldoko.
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis segera memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Sementara itu, beredar sejumlah nama pejabat polisi yang dinilai cocok menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis. Kompolnas menyebut akan mengirimkan rekomendasi nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis ke Presiden Jokowi.
Sepaket
Topik pergantian pucuk pimpinan Polri semakin santer dibahas usai Idham Azis mengirimkan surat permohonan tersebut. Isu lain pun muncul, di mana pergantian Kapolri dilakukan sepakat dengan Wakapolri.
"Saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri, yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.
Pantauan IPW, gagasan paket Gatot Kapolri-Sigit Wakapolri semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi, menjelang penyerahan nama calon Kapolri ke DPR. IPW sendiri meyakini Wanjakti Polri telah menyampaikan usulan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden.
"Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri. Sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021," ucap Neta.
Neta memprediksi penyerahan satu nama calon Kapolri dari Jokowi ke DPR akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, Idham Azis akan pensiun pada 25 Januari 2021 mendatang.
"Setelah mendapat usulan nama-nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," terang Neta.
Lebih jauh, Neta menuturkan bahwa di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 1988 dan junior Akpol 1991. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis, begitu juga untuk posisi Wakapolri.
"Dengan demikian, pada periode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua Kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, Kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," papar Neta.
IPW sendiri melihat proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok-kelompok garis keras keagamaan.
Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut.
"Presiden harus memilih figur Kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya," sebut Neta.
"Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan Kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," pungkasnya. (detikcom/d)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
