Jakarta (SIB)
Kepala KSP Moeldoko menganggap isu kudeta terhadap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan dagelan. Sedangkan Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan masalah pengambilalihan pimpinan ini tak bisa dianggap enteng.
"Terkait fakta rencana dugaan pengambilalihan secara paksa pimpinan Partai Demokrat terkait dengan aspek hukum, politik, dan etika, sehingga tidak bisa dianggap enteng," kata Herman kepada wartawan, Kamis (4/2).
Lebih lanjut Herman juga merespons pernyataan Moeldoko yang mengaku menikmati isu kudeta yang terjadi di PD. Herman mengatakan seharusnya pejabat publik tidak bersikap seperti itu.
Dia menyarankan Moeldoko memberikan klarifikasi atas apa yang sebenarnya terjadi.
"Sebagai pejabat di lingkaran Presiden, tidak menunjukkan sikap sebagai pejabat publik. Semestinya memberi klarifikasi dan jujur kepada publik agar persoalan ini terang benderang," ujarnya.
Sebelumnya, Moeldoko memberikan pernyataan terkait isu kudeta AHY. Moeldoko mengaku menikmati isu ini.
"Saya menikmati saja, saya menikmati saja, nggak apa-apa, silakan saja," kata Moeldoko saat konferensi pers di Jalan Terusan Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (3/2).
Moeldoko menambahkan, bila isu ini semakin beredar, hal itu semakin bagus. "Makin diributkan lagi makin bagus lagi," tambahnya.
Moeldoko pun menjawab isu tentang dia menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Dia mengaku memiliki banyak pekerjaan saat ini dan menyikapi isu tersebut sebagai candaan.
"Terus dibilangin mau jadi presiden, ya nggak-nggak saja. Kerjaan gue setumpuk begini. Ngurusin yang nggak-nggak aja," katanya.
"Menurut saya sih, (isu) ini kayak dagelan, lucu-lucuan. 'Moeldoko mau kudeta'. Lah, kudeta... apaan yang dikudeta?" ujar Moeldoko.
Internal Demokrat
Sementara itu, Istana membenarkan sudah menerima surat dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal isu kudeta ketum Partai Demokrat. Tetapi Istana enggan menanggapi isi surat tersebut karena urusan internal partai.
"Kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangan pers di saluran YouTube Sekretariat Presiden.
Penyampaian surat tersebut sebelumnya disampaikan AHY. Surat ini diantarkan ke Istana oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," ujar Pratikno.
Surat AHY dikirimkan ke Presiden Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi soal isu 'kudeta' ketum. Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko masuk dalam pusaran isu ini, dan ia sudah membantahnya. Moeldoko juga tidak tahu perihal surat AHY.
"Ya tadi itu artikan sendiri tadilah. Orang ngopi-ngopi kok lapor Presiden, yang nggak-nggak aja. Itu sajalah kira-kira. Clear kan, ya," ujar Moeldoko saat konferensi pers di kediamannya.
Sebelumnya, AHY mendapat info gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini," ungkap putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," sambungnya. (detikcom/f)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
