Medan (SIB)
Politisi Sumut Toni Togatorop SE MSP menilai, penyegelan atau menutup secara paksa kantor Sekretariat DPRD Humbahas (Humbang Hasundutan) oleh dua pimpinan dan tiga belas anggota DPRD Humbahas merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji serta telah mencederai demokrasi di kabupaten itu.
"Tindakan itu sangat memalukan dan tidak bisa ditoleril, karena telah memaksakan kehendak dan menodai demokrasi serta merusak tatanan adat dan budaya musyawarah di Humbahas," tandas Toni Togatorop kepada wartawan, Rabu (2/6) ketika dihubungi melalui telepon di Medan.
Dikatakan mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut ini, segala persoalan yang menyangkut pembangunan dan kepentingan politik antara eksekutif-legislatif di Humbahas, sebenarnya bisa ditempuh dengan cara musyawarah maupun lobi-lobi politik, bukan langsung menyegel dengan melanggar aturan hukum yang ada.
"Seharusnya kedua belah pihak, baik eksekutif dan legislatif membangun komunikasi yang baik, setiap memutuskan suatu persoalan dan semaksimal mungkin, jauhkan kepentingan pribadi maupun kelompok yang hanya berujung kepada penodaan demokrasi," tandas Ketua DPD Aspatan (Assosiasi Petani Nasional) Sumut ini.
Ditambahkan mantan Ketua BKD (Badan Kehormatan Dewan) DPRD Sumut ini, akibat peristiwa yang menodai demokrasi ini, putra/putri perantau yang berasal dari Humbahas sangat malu dan berharap agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali oleh para wakil rakyat di lembaga legislatif.
"Kita ini masih tetap mengedepankan adat dan budaya di Humbahas, jangan kita rusak kekeluargaan hanya untuk mempertahankan kepentingan atau ambisi politik semata," tandas mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini sembari meminta para tokoh agama dan tokoh adat meredam pertikaian politik antara eksekutif dan legislatif ini.
Begitu juga Bupati Humbahas, kata Toni, harus bisa merangkul anggota legislatif untuk saling bersinergi atau "bergandengan" tangan dalam membangun Humbahas. Jangan pernah ada niat ingin berjalan sendiri membangun Humbahas, tanpa melibatkan anggota dewan.
"Bupati dan DPRD Humbahas jangan saling mempertontonkan ego masing-masing. Bersatulah demi peningkatan pembangunan di Humbahas," ujar Toni Togatorop sembari mengingatkan eksekutif-legislatif agar mengedepankan upaya memakmurkan masyarakat daripada ambisi politik pribadi dan kelompok.
Seperti diketahui, dua pimpinan dan tiga belas anggota DPRD Humbahas yang tergabung dalam lima fraksi menyegel atau menutup paksa Kantor Sekretariat DPRD Humbahas setelah adanya keputusan bersama dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap lima Ranperda Kabupaten Humbahas Tahun 2021, yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Marolop Manik didampingi Wakil Ketua Labuan Sihombing. (A4/d)
