Jakarta (SIB)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti peningkatan kasus infeksi virus Corona (Covid-19) di Indonesia yang dipicu oleh varian-varian baru. WHO mendesak pemerintah Indonesia agar memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dalam laporan situasinya, WHO mencatat bahwa peningkatan drastis tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) telah menjadi kekhawatiran besar, dan memerlukan penerapan langkah-langkah kesehatan dan sosial masyarakat yang lebih ketat, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Dengan meningkatnya penularan karena variants of concern, diperlukan tindakan segera untuk mengatasi situasi di banyak provinsi," kata WHO dalam laporan situasinya pada Kamis (17/6) yang diberitakan Associated Press, Jumat (18/6).
Lonjakan infeksi virus Corona telah terlihat minggu ini di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Semuanya berlokasi di Jawa, pulau terpadat di Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan tiga varian baru Corona telah ditemukan di wilayah Jakarta. Tiga varian tersebut adalah Alpha, yang ditemukan pertama kali di Inggris; Beta di Afrika Selatan; dan terakhir, varian Delta di India. "Ada tiga varian yang ditemukan di Jakarta, (yaitu) Alpha, Beta, dan Delta," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/6) lalu.
Diketahui 19 kasus varian baru Covid-19 telah masuk ke Ibu Kota. Sebagian besar dari mereka yang terpapar virus tersebut adalah pekerja migran. Widyastuti menyebut 5 dari 19 orang tersebut merupakan warga negara Indonesia. Saat ini kelima orang tersebut telah dinyatakan sembuh. "Yang lima berasal dari warga negara kita, tapi dalam posisi sembuh dan sehat," kata Widyastuti.
Hingga saat ini Widyastuti masih belum mengetahui asal penularan virus dari kelima orang tersebut. Adapun keempat belas orang yang belum dinyatakan sembuh kini masih menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara.
Indonesia telah melaporkan lebih dari 1,9 juta kasus Corona sejak pandemi dimulai, dengan lebih dari 53.700 kematian, jumlah korban tertinggi di Asia Tenggara. Angka-angka itu dianggap lebih kecil dari angka sebenarnya karena kurangnya pengujian yang meluas.
Usul Lockdown
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan pemerintah agar menerapkan lockdown akhir pekan.
"Saya setuju PPKM diperpanjang, terutama di daerah-daerah zona merah dan hitam. Jika perlu, diberlakukan apa yang disebut lockdown akhir pekan," kata Zulhas, dalam keterangan tertulisnya.
Usulan itu disampaikan Zulhas di depan para kader PAN di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia mengajak semua kader PAN Kaltim dan seluruh kader se-Indonesia untuk ikut terlibat membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.
"Saat ini Covid-19 sedang naik-naiknya, di hampir semua kota. Saya minta seluruh kader untuk ikut terlibat menangani dan mengantisipasi efek Covid-19 ini, baik efek kesehatan maupun efek ekonominya. Mulai dari diri sendiri dan keluarga, lalu bantu lingkungan sekitar," ujarnya.
Zulhas menyebut sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah sudah baik. Tetapi, dalam kondisi luar biasa seperti sekarang ini, di mana terjadi lonjakan pasca libur lebaran dan cuti bersama, Zulhas menyebut perlu ada langkah luar biasa.
PSBB Total
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk melakukan PSBB. Charles mengusulkan PSBB usai tambahan kasus Corona harian semakin menggila.
"Angka penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran 2021 semakin menggila. Pada Kamis (17/6), angka penularan dan kematian harian nasional mencetak rekor baru, yakni 12.624 kasus harian (tertinggi sejak 30 Januari 2021) dan 227 orang meninggal dunia (tertinggi sejak 3 April 2021)," kata Charles kepada wartawan.
Tak hanya itu, Charles menyebut angka keterisian tempat tidur hampir di seluruh Provinsi Jawa juga sudah di atas batas yang ditetapkan WHO yaitu 60%. Fakta-fakta antrean rumah sakit hingga rumah sakit penuh, kata dia, juga terjadi.
Atas dasar itulah, politikus PDIP ini menyebut PPKM mikro yang saat ini berlangsung sudah tidak efektif lagi. Dia pun meminta agar pemerintah segera mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar di seluruh Indonesia.
"Kalau Covid-19 saat ini diibaratkan tsunami, PSBB ini seperti pemecah gelombang di lautan, sehingga gelombang yang sampai di daratan tidak begitu besar. Tanpa pemecah gelombang itu, saya takut para tenaga kesehatan dan masyarakat di daratan akan ikut tersapu," imbuhnya.
Terapkan WFH
Menanggapi kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus melonjak, Istana Kepresidenan pun bakal memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 75 persen mulai pekan depan.
"Iya, disesuaikan dengan kepadatan dan volume pekerjaan, seperti misal hari ini volume pekerjaan berkurang maka 75 persen WFH," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Heru menjelaskan WFH tersebut nantinya juga disesuaikan dengan kepadatan agenda Istana Kepresidenan. Namun, dia memastikan, hanya ada 25 persen pegawai yang boleh bekerja di kantor.
"Jika padat, misal Senin, maka 25 persen di kantor, 25 persen di lapangan (sesuai kegiatan), 25 persen standby di rumah yang setiap saat on call jika ada tambahan kegiatan, 25 persen murni WFH," papar Heru.
Heru mengungkapkan 25 persen pegawai yang bekerja di kantor juga wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Mereka diwajibkan membawa hasil tes antigen atau GeNose saat akan bekerja di lingkungan Istana.
Selain itu, akses masuk ke Istana Kepresidenan harus melalui prosedur protokol kesehatan. Heru mengatakan tamu yang datang wajib menyerahkan hasil tes PCR yang menunjukkan negatif Covid-19 dalam periode 1x24 jam.
Tamu Istana Kepresidenan juga harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Mereka wajib menggunakan masker dan face shield.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta protokol kesehatan di lingkungan DPR RI diperketat setelah 46 orang, termasuk 11 anggota Dewan terpapar Covid-19.
"Pihak Kesetjenan DPR harus memperketat protokol kesehatan di lingkungan parlemen," kata Gus Muhaimin kepada wartawan.
Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI itu menyebut 75 persen anggota DPR melakukan work from home (WFH). Dia menyebut rapat secara virtual tidak akan mengurangi esensi rapat.
"Yang di ruangan cukup 25 persen saja. Sisanya rapat dilakukan secara virtual. Rapat virtual tidak mengurangi esensi dari rapat itu sendiri," ucapnya.
Selain itu, Gus Muhaimin menginstruksikan kepada Kesetjenan agar melakukan tes swab dan melakukan tracking dan tracing terhadap pihak-pihak yang sempat berhubungan dengan anggota Dewan hingga para ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19.
"Semua yang berhubungan dengan anggota yang terkonfirmasi positif harus di-swab, termasuk ASN dan OB," tuturnya.
Dia juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPR, Kesetjenan, termasuk tenaga ahli, agar selalu menaati protokol kesehatan meski sudah divaksinasi.
8.000 Tempat Tidur
Menyusul semakin tingginya tingkat penularan terutama di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, Pemerintah mempercepat ketersediaan tempat isolasi pasien Covid-19.
Hal ini diungkapkan Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi didampingi Kepala BPBD DKI Sabdo Kurnianto saat meninjau lima lokasi ruang isolasi pasien di Jakarta.
"Ini semua fasilitas yang sudah disediakan secara bertahap akan kita gunakan kalau nanti Wisma Atlet sudah penuh. Total fasilitas mencapai 8.000 tempat (tidur) dari semua yang disediakan," ujar Dody dalam keterangan tertulis.
Adapun beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Rumah Susun Pasar Rumput Manggarai di Jakarta Selatan, Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur, Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur, Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Rumah Susun Pasar Jumat di Jakarta Selatan.
Dody menuturkan Rumah Susun Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta Selatan telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR di atas tanah milik Pemda DKI Jakarta merupakan lokasi pertama yang dikunjungi Dody. Di tempat ini, hampir 4.000 tempat tidur dengan fasilitas standar sudah tersedia.
"Adapun di Asrama Haji di Jakarta Timur. Di tempat yang biasanya untuk transit para jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci, setidaknya 780 tempat tidur sudah siap dipakai untuk para calon pasien," imbuhnya.
Lebih lanjut, kata dia, di Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat 33 kamar dengan 100 tempat tidur sudah disiapkan. Bahkan, saat ini 29 pasien tanpa gejala tengah menjalani perawatan dan rencana akan terus bertambah hari ini menjadi 40 orang.
"Sementara di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kementerian Agama, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sudah tersedia 210 kamar tidur dengan fasilitas standarnya," tambahnya.
Di Rusun Pasar Jumat Jakarta Selatan, Dody menuturkan fasilitas standar yakni kamar tidur beserta tempat tidur dan fasilitas meja kursi sudah tersedia. Kamar-kamar ini masih terlihat bersih dan rapi dan sangat layak dihuni nantinya oleh calon pasien yang akan menempati ruangan.
Di Rusun yang sedianya dihuni oleh para pegawai kementerian PUPR ini juga hampir 1.000 tempat tidur disediakan. Sementara itu masih ada rusun lain yang juga akan digunakan yakni Rusun Daan Mogot di Jakarta Barat yang juga memuat fasilitas tempat tidur hampir 1.000.
"Kita tidak ingin semua fasilitas itu terisi, tetapi kalau itu terjadi kita harus siap menangani pasien. Tugas kami di pusat ( BNPB ) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan TNI Polri mendukung semua usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI,"ujar Dody.
Dody menyebutkan sebelumnya Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito telah meninjau 5 tower di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Menurut Dody, sekitar 2.550 tempat tidur sudah disiapkan dan sudah mulai diisi pasien. (AP/detikcom/a)
