Medan (SIB)
Putra asal Humbahas (Humbang Hasundutan) yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora sangat menyesalkan keputusan Pemkab Humbahas yang menganggarkan pembelian mobil dinas Bupati Dosmar Banjarnahor di APBD TA 2021 sebesar Rp1,925 miliar di saat situasi perekonomian rakyat terpuruk menghadapi pademi Covid-19.
"Bupati Humbahas terkesan tidak memiliki sence of crisis, karena di saat masyarakat sedang terpuruk menghadapi krisis ekonomi, justru membeli mobil baru seharga miliaran rupiah," tegas Aduhot Simamora kepada wartawan, Minggu (11/7) melalui telepon di Medan menanggapi dialokasikannya anggaran pembelian mobil dinas Bupati di APBD Humbahas TA 2021.
Aduhot mengaku heran, seluruh kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan virus corona, tapi Pemkab Humbahas justeru mengalokasikan anggaran untuk membeli mobil dinas baru.
"Alangkah baiknya anggaran pembelian mobil dinas baru itu dialokasikan untuk penguatan ekonomi masyarakat atau pembangunan infrastruktur jalan rusak yang banyak dikeluhkan masyarakat," ujar mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut itu.
Seperti diketahui, tegas Aduhot, akibat masih tertinggalnya sarana infrastruktur di Kabupaten Humbahas, seperti di Dusun Nambadia Desa Sihas Tonga, Kecamatan Parlilitan, masyarakat terpaksa menandu seorang wanita yang baru melahirkan.
"Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bupati untuk membenahi infrastruktur jalan yang rusak, bukan malah membeli mobil baru yang bukan kebutuhan sangat urgen," tandas Aduhot Simamora.
Lagi pula, tandas politisi vokal ini, Bupati Humbahas juga baru dibelikan mobil dinas yang dialokasikan anggarannya di APBD 2019. Tentunya kendaraan itu masih bagus dan sangat layak digunakan. Sebaiknya mobil yang baru berumur satu tahun itu saja digunakan.
Berkaitan dengan itu, Aduhot sangat berharap kepada Pemerintah Pusat Cq Kemendagri memperhatikan hal tersebut, karena jauh-jauh sebelumnya telah memberi warning kepada para gubernur, bupati/wali kota se Indonesia, agar pengalokasian anggaran di APBD masing-masing daerah menitikberatkan kepada penanganan pendemi Covid-19.
"Kondisi darurat Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah, tapi justru ada kabupaten yang masih memberi contoh pola hidup mewah dengan membeli mobil dinas baru menggunakan uang rakyat. Kita berharap menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat Cq Kemendagri," ujar Aduhot.(A4/c).
