Jakarta (SIB)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta jadwal kerja buruh diatur ulang selama PPKM Darurat. Luhut melihat ada perubahan kondisi kasus Corona selama hari ke-11 PPKM Darurat.
"Untuk angka (mobilitas masyarakat) kita hari ini cukup bagus, kesembuhan semakin meningkat, artinya wilayah dengan Zona Hitam berubah ke Merah, Zona Merah menjadi Zona Kuning, nah itu cukup banyak hari ini. Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian, salah satunya para buruh yang di mana industri ini masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal kerja mereka diperketat," kata Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi secara virtual, Selasa (13/7).
Luhut pun sudah berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah agar ada aturan baru jam kerja buruh. Luhut meminta para buruh bisa bekerja di tempat kerja 15 hari dalam sebulan.
"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut 'dirumahkan'," kata Luhut.
Menaker diminta segera membuat regulasi terkait perubahan jam kerja buruh. Hal ini agar tidak ada salah tafsir mengenai buruh harus sehari di rumah.
"WFH dan dirumahkan harap bikin saja dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-macam," tegas Luhut.
Dia pun mengatakan 50 persen buruh yang harus bekerja di tempat kerja harus diperketat lagi. Dia minta ada pengaturan jam makan siang.
"Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker Ida," tutur Luhut.
"Untuk angka (mobilitas masyarakat) kita hari ini cukup bagus, kesembuhan semakin meningkat, artinya wilayah dengan Zona Hitam berubah ke Merah, Zona Merah menjadi Zona Kuning," kata Luhut.
Di sisi lain, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan ke Gubernur untuk mengimbau pimpinan perusahaan. Para pimpinan perusahaan diminta memfasilitasi pekerjanya ikut divaksinasi, perlengkapan prokes.
"Bahkan kami juga sampaikan ke perusahaan-perusahaan jika memungkinkan untuk memberikan sarana isolasi mandiri jika ada pekerjanya yang terpapar covid," kata Ida.
Mendukung
Partai NasDem sejatinya mendukung kebijakan pengurangan jadwal jam kerja buruh diatur ulang. Namun NasDem mengingatkan jangan sampai produksi dan distribusi pabrik-pabrik sektor esensial terganggu.
"Kalaupun ada pengurangan, saya pun sangat setuju, karena kita melihat bahwa risiko dari pandemi yang sekarang ini sudah sangat-sangat luar biasa mengerikan. Angka-angkanya juga tidak pernah turun, dan angka-angka itu bertambahnya juga bukan 10 atau 100, tetapi tambahannya juga mengerikan, dari 22, 24, 30, 32, sudah 49 kurang sedikit. Saya kok nggak yakin nanti sore kita dapat laporan bisa turun lagi di bawah itu," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Charles Meikyansyah kepada wartawan, Rabu (14/7).
NasDem menyoroti pabrik-pabrik yang tergolong esensial selama PPKM darurat. Charles mewanti-wanti jangan sampai produksi dan distribusi dari pabrik-pabrik esensial tersebut terganggu akibat kebijakan pengurangan jam kerja buruh.
Menolak
Sementara itu, pimpinan Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris menolak pemotongan jam kerja buruh selama PPKM darurat yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan. Charles menegaskan saat ini mobilitas masyarakat harus dibatasi.
"Ya ini nggak bisa diberlakukan sekarang juga kali. Mungkin nanti ketika angka penularan sudah landai bisa saja diberlakukan kebijakan tersebut. Saat ini kita harus membatasi mobilitas masyarakat sejenak saja supaya angka penularan bisa dikendalikan," kata Charles kepada wartawan, Rabu (14/7).
Charles menyebut, hingga hari ke-11 diterapkan, PPKM darurat terbukti belum berhasil menekan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Mengutip data Menteri Kesehatan, hingga hari ke-11 diterapkan, penurunan mobilitas masyarakat belum mencapai target.
"Sudah 11 hari PPKM darurat diberlakukan dan kita belum melihat lonjakan kasus penularan bisa dikendalikan. Mungkin implementasi di lapangan masih belum optimal, sehingga hasil yang diharapkan belum tercapai," papar Charles.
"Kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Menkes. Harapannya dengan diberlakukannya PPKM darurat ini mobilitas masyarakat bisa berkurang 20%. Namun kenyataannya baru di antara 6%-16%," imbuhnya.
Lebih lanjut, Charles meyakini lonjakan kasus Corona tidak akan bisa dikendalikan jika mobilitas masyarakat tidak dapat dikendalikan secara signifikan. Dia secara lugas menolak usulan pemotongan hari kerja buruh. (detikcom/d)
